SOLOPOS.COM - Penyerahan catatan dan rekomendasi DPRD Solo terkait LKPj Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, Selasa (30/4/2024). (Solopos.com/Kurniawan)
Solopos.com, SOLO–Rapat paripurna DPRD Solo dengan agenda Penyampaian Rekomendasi dan Catatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Tahun 2023, Selasa (30/4/2024), lebih mengarah kepada 17 prioritas pembangunan Solo dan melesetnya target pendapatan asli daerah (PAD).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Budi Prasetyo hadir Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, dan Wawali Teguh Prakosa.
Dari catatan dan rekomendasi DPRD itu, seperti pembangunan Masjid Syeikh Zayed di luar RPJMD 2021-2026. Padahal pada saat yang sama ada pembangunan Masjid Sriwedari yang mangkrak.
DPRD Solo menilai seharusnya penyelesaian Masjid Sriwedari diprioritaskan terlebih dahulu. Selain itu DPRD Solo melihat keberadaan Masjid Syeikh Zayed mulai menimbulkan beberapa permasalahan atau dampak yang tak diinginkan.
DPRD Solo menilai seharusnya penyelesaian Masjid Sriwedari diprioritaskan terlebih dahulu. Selain itu DPRD Solo melihat keberadaan Masjid Syeikh Zayed mulai menimbulkan beberapa permasalahan atau dampak yang tak diinginkan.
Seperti seringnya terjadi kemacetan lalu lintas, penyediaan lahan parkir yang belum optimal, adanya pusat-pusat oleh-oleh tradisional yang dimonopoli sejumlah pihak, dan belum tergeraknya pelaku UMKM Solo secara keseluruhan.
DPRD Solo menyayangkan dalam perencanaan dan pembangunan Masjid Syeikh Zayed tidak pernah dikoordinasikan dengan lembaga perwakilan rakyat. Ke depan harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik eksekutif dan legislatif.
“Harus ada kajian keberadaan Koridor Ngarsopuro dan Gatot Subroto terhadap sumbangannya ke PAD. Belum ada data yang menunjukkan pelaku UMKM yang terlibat dalam koridor ini,” ujar Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto.
DPRD Solo juga menyoroti revitalisasi Taman Balekambang yang selesai pada Desember 2023. Tapi hingga saat ini, belum diserahkan ke Pemkot Solo. Akibatnya Solo kehilangan potensi pendapatan dari momentum Lebaran 2024.
“Perlu dipertegas kepemilikan lahan ini milik siapa, kapan diserahkan ke Pemkot Solo, pengelolaannya oleh siapa, dana operasional diambil dari mana, apakah akan menyumbang PAD secara signifikan,” kata Sugeng.
Pembangunan Museum of Culture and Technology di Pedaringan juga tidak luput dari sorotan anggota DPRD Solo. Pembangunan museum di kawasan itu dinilai tidak sesuai dengan visi-misi dari RPJMD Kota Solo 2021-2026.
Pembangunan itu juga dinilai tidak sesuai dengan master plan dan Perda Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Solo. Gibran diminta berkoordinasi dengan DPRD Solo.
Kalangan wakil rakyat juga menyoroti penjelasan tentang rencana pembangunan Islamic Center di Gilingan, Banjarsari, yang dinilai kurang lengkap. Khususnya terkait kepemilikan aset, pengelolaan ke depan, serta peran dan fungsinya.
“Perlu diperjelas kembali perihal peran dan fungsinya bagi masyarakat, khususnya terkait dengan pengembangan konsep-konsep syariah Islam dan keberadaan pusat kegiatan bagi para pelaku UMKM di Kota Solo,” tegas dia.