Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/Endang Muchtar)
Asumsinya, jika masa sosialisasi dan persiapan Perpres sebagai turunan dari UU No.12/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum baru akan diterapkan dalam satu tahun setelah UU diterbitkan, maka diperkirakan ruas tol sepanjang 900 kilometer itu baru akan terealisasi pada 2015. Apalagi, hingga saat ini rata-rata realisasi pembebasan tanah di ruas Trans Jawa baru mencapai 20-30% dari total kebutuhan tanahnya.
Anggota ATI Ngurah Irawan mengatakan terhentinya proses pembebasan tanah di beberapa ruas tol yang masuk dalam 24 ruas tol itu, terjadi selama tiga bulan terakhir. Alasannya, karena panitia pengadaan tanah enggan melakukan pembebasan tanah akibat belum diterbitkannya Perpres tersebut. Karena itu, katanya, mereka berharap pemerintah segera mengeluarkan surat edaran sebagai payung hukum sementara pelaksanaan pembebasan tanah, sesuai dengan UU yang lama selama masa peralihan UU baru diberlakukan.
Sementara itu, Ketua ATI Kompartemen Pelaksanaan Tri Agus mengatakan jika payung hukum sementara itu tidak segera diterbitkan, maka pembebasan lahan tidak akan berlanjut sesuai rencana. “Untuk di ruas Depok-Antasari saja kegiatan berhenti sejak UU disahkan. Sampai sekarang belum berjalan sesuai target, sementara biaya operasional tetap kami keluarkan,” ujarnya di Jakarta hari ini.
Bahkan, menurutnya ada beberapa panitia pengadaan tanah yang meminta kepastian hukum pelaksanaan pembebasan tanah pada Kejaksaan Tinggi setempat di wilayahnya, agar langkah kegiatan pengadaan tanah mereka tidak menimbulkan masalah secaara hukum kedepannya. Akan tetapi, katanya, tidak semua ruas mengalami masalah yang sama. Karena, ada beberapa ruas yang kegiatan pengadaan tanah tetap berjalan.
Picu Pertumbuhan
Tri Agus menuturkan keberadaan ke 24 ruas tol yang sedang digarap saat ini, selain sebagai sarana transportasi, juga diperkirakan akan memicu pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya saja, dari 21 ruas jalan tol saja biaya investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp100 triliun, dan diperkirakan dapat menyumbang pertumbuhan eknomi sebesar 1% per tahun.
Selain itu, terbangunnya ruas itu juga diprediksi dapat menghemat biaya transportasi kurang lebih Rp3,7 triliun per tahun. Dari sisi tenaga kerja sekitar 900.000 orang secara langsung dapat terserap, dan kurang lebih dua juta orang terserap secara tidak langsung. Manfaat lainnya, pemasukan pajak selama mas konstruksi sekitar Rp10 triliun, mengurangi biaya pemeliharaan jalan non tol Rp500 miliar, dan berfungsi untuk pengembangan wilayah seluas kurang lebih 900 kilometer.
