SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pilkada. (Freepik.com)
Solopos.com, BOYOLALI — Pengamat politik yang juga Direktur Boyolali Research and Analysis Movement Society (BRAMS) Institute, Bramastia, memprediksi bakal ada perkembangan yang mengejutkan seiring tahapan Pilkada Boyolali 2024.
Ia tidak menyebutkan secara pasti apa perkembangan mengejutkan tersebut. Bramastia hanya mencontohkan misalnya ada calon bupati atau calon wakil bupati yang telah memasang baliho akan tetapi mundur, dan sebagainya.
Sebelumnya, situasi politik menjelang Pilkada Boyolali 2024 telah memunculkan kejutan dengan bersatunya PDIP dan PKS dalam koalisi untuk mengusung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau cabup-cawabup pada Pilkada Boyolali 2024.
Kabar ini mengejutkan karena sebelumnya PKS digadang-gadang bakal bergabung dengan partai politik non-PDIP lain yang memperoleh kursi di DPRD Boyolali pada Pemilu 2024 lalu. Komunikasi sudah terjalin antara PKS dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PKB. Bahkan dengan tim Boyolali Bangkit Tersenyum yang bertekad mengusung bupati perubahan di Pilkada Boyolali 2024.
Bramastia menilai PKS sebenarnya memiliki banyak peluang di Pilkada Boyolali 2024 walau hanya memiliki empat kursi di DPRD Boyolali. Posisi PKS dibutuhkan karena kekuatan militansinya. Bram pun menilai saat ini adalah waktunya PKS berani membangun bargaining politik.
Karena itu pula dengan bergabung ke PDIP, ia mendorong PKS lebih agresif menegosiasikan diri dan kekuatan militansinya. “[Menegosiasikan diri] bahwa memang PKS mempunyai porsi yang pantas untuk semisal jadi wakil bupati,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (6/5/2024).
Di sisi lain, Bram menilai koalisi PKS dengan PDIP pada Pilkada Boyolali 2024 belum final. Ketika koalisi tersebut sama-sama menguntungkan hal tersebut bisa berlanjut. Namun, ketika nantinya dirasa koalisi tersebut kurang menguntungkan, PKS bisa kembali lagi ke koalisi sebelumnya.
“Mungkin itu bisa menjadi strategi di titik akhir. Kemudian, dia balik kanan ke koalisi sebelumnya. Saya pikir itu hal yang wajar. Kalau toh misal PKS tidak masuk ke sana, saya pikir tiga partai, Golkar, Gerindra, dan PKB masih punya kans untuk bersatu dan bergabung. Ini menjadi dinamika politik yang menarik di Boyolali dalam kehidupan berdemokrasi,” jelas dia.
Bram pun menyarankan PKS untuk bernegosiasi lebih keras, mendialogkan, dan mendiskusikan ketika PDIP serius untuk mengajak kerja sama. Pada bagian lain, PKS juga perlu tetap membangun komunikasi dengan partai yang bakal tergabung dalam Koalisi Boyolali Tersenyum.
Ia mengatakan PKS memang memandang belum ada kejelasan komunikasi dan calon yang akan diusung di Koalisi Boyolali Tersenyum. Oleh sebab itu, ia menyarankan PKS membangun komunikasi dengan ketiga partai lain untuk menunjukkan partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut memiliki kedewasaan politik.
“Saya rasa itu bisa menjadi suatu pembelajaran bahwa politik itu memang tidak kemudian hitam-putih, bicara abu-abu pun ada ranah itu. Maka dari itu PKS mempunyai bargaining baik di koalisi non-PDIP maupun PDIP. Sehingga, PKS bisa menjadi kunci apakah akan melenggang berkoalisi dengan merah atau kembali ke nonmerah,” kata dia.
Bram menilai arus perubahan yang luar biasa harus dikelola dengan baik dan dimasifkan. Sehingga, tidak pecah di tengah jalan. Ketika komunikasi antarpartai untuk membuat arus perubahan di Boyolali berlangsung baik, maka akan sendirinya muncul kandidat yang yakin bahwa situasi saat ini memerlukan sebuah perubahan di Boyolali.
“Bukan mereka tanpa komunikasi, diam-diam, atau justru saling mencurigai. Yang terpenting adalah bangun komunikasi yang lebih baik,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, PDIP dan PKS sudah memastikan berkoalisi pada Pilkada Boyolali 2024. Koalisi itu disepakati pada Sabtu (27/4/2024). Pegiat Pemilu sekaligus pengamat politik Boyolali, Pardiman, menilai koalisi itu terbentuk karena pengaruh situasi politik nasional.
“Karena kondisi PDIP dan PKS menyatakan belum mau bergabung dengan pemerintah atau tidak, sehingga ini kelihatannya mempengaruhi [politik] daerah dalam Pilkada dan penentuan koalisi,” ujarnya kepada Solopos.com, Senin (6/5/2024).
Ia menangkap PDIP Boyolali tidak mau kecolongan untuk kali kedua seusai kalah dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) walaupun sebenarnya mereka dinilai kuat untuk mengusung calon bupati-wakil bupati sendiri.
Pardiman menilai koalisi PDIP-PKS selain ingin menang Pilkada, juga ingin mendominasi parlemen lebih kuat lagi. “Dengan mereka menguasai mayoritas di parlemen, ketika nanti menang [bupati-wakil bupati] lagi, pemerintahan bisa berjalan lebih mudah,” jelas Dosen Ilmu Politik UIN Raden Mas Said Surakarta tersebut.
Dengan dominasi di parlemen, penentuan apa pun baik anggaran, kebijakan, dan lain-lain menjadi lebih mudah. Lebih lanjut, Pardiman menyarankan PKS dapat lebih mewarnai perpolitikan di Boyolali dengan bergabung ke PDIP.
Walau masuk dalam koalisi PDIP, PKS ia harapkan tetap bisa mengontrol dan nantinya memberi solusi pada pemerintahan. “Jadi bukan koalisi yang membabi buta. Kalau memang ada yang perlu dikritisi ya tetap saja PKS mengkritisi,” jelas dia.
Lebih lanjut, meski berkoalisi dengan PKS sehingga memiliki kekuatan besar, Pardiman memprediksi PDIP tetap tidak akan melawan kotak kosong. Masih ada tiga partai lain yang jika bergabung masih bisa mengusung cabup-cawabup.
Mereka yakni Partai Golkar dengan empat kursi, Partai Gerindra tiga kursi, dan PKB tiga kursi. Gabungan ketiganya akan memiliki total 10 kursi dan memenuhi syarat untuk mengusung cabup-cawabup.
Ia berharap tiga partai tersebut bisa tetap solid berkoalisi untuk mengusung calonnya sendiri. Jika satu partai saja bergabung ke koalisi PDIP-PKS, maka koalisi lawan yang terbentuk tidak akan cukup untuk mengusung pasangan calon.
Jika itu terjadi, satu-satunya harapan agar tidak melawan kotak kosong yaitu munculnya pasangan calon dari jalur independen.
“Walaupun sebenarnya dalam peraturan ada, kalau nanti hanya satu [calon] diadakan perpanjangan. Kalau bisa, boleh mengubah gabungan koalisi. Jadi koalisi itu bisa membentuk koalisi baru. Namun, kalau terpaksa hanya satu saja dan tidak mau mengubah koalisi, maka yang bisa melawan hanya perorangan, itu pun kalau ada,” kata dia.
Pardiman menyarankan tiga partai di luar PDIP-PKS agar lebih solid dan memperlancar komunikasi. Ia juga meminta Partai Golkar, PKB, dan Partai Gerindra untuk intens berkomunikasi dengan jajaran di atasnya agar segera membuat koalisi yang baru.