SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)
Ilustrasi (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)
DENPASAR–Pemerintah membutuhkan Rp56 triliun untuk pengembangan akses dan pembangunan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan air bersih.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dedi S Priatna, mengatakan kebutuhan dana itu akan ditopang dari APBN. Adapun kekurangannya, pemerintah berharap dari swasta melalui penyaluran dana CSR ataupun investasi murni.
Pada tingkat kebutuhan anggaran sebesar Rp56 triliun untuk pembuatan infrastruktur sanitasi dan penyediaan air bersih itu, tercatat pemerintah menganggarkan secara berkala dana Rp4 triliun selama 8 tahun hingga 2020.
Pada tingkat kebutuhan anggaran sebesar Rp56 triliun untuk pembuatan infrastruktur sanitasi dan penyediaan air bersih itu, tercatat pemerintah menganggarkan secara berkala dana Rp4 triliun selama 8 tahun hingga 2020.
“Kami akan terus meningkatkan anggaran peningkatan dana melalui APBN,” katanya, Senin (10/9/2012).
Anggaran itu, lanjutnya, dialokasikan bagi pembangunan fisik sarana sanitasi diseluruh kabupaten dan kota yang telah memiliki rencana dan program meningkatkan akses masyarakat terhadap akses pelayanan sanitasi layak. Selain itu, anggaran difokuskan untuk penyediaan air bersih, sampah, limbah, dan juga penyediaan sarana kamar kecil di seluruh kabupaten/kota.
“Di Indonesia, kondisi sanitasi buruk salah satunya karena kesadaran masyarakat masih rendah,” seusai membuka Konferensi The East Asia Ministerial Conference on Sanitation and Hygiene (EASAN) III di Nusa Dua, Bali.
Pada konsep penyediaan infrastruktur kelengkapan sanitasi, lanjutnya, harus pula ditunjang dengan kesadaran masyarakat.
“Dengan kesadaran, bisa dipastikan perubahan perilaku menuju hidup sehat pasti akan lebih mudah dilakukan.”
Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan berusaha menekankan kepada stakeholder terkait dan swasta untuk bersama-sama memikirkan masalah buruknya sanitasi. Untuk itu pada konferensi EASAN yang diikuti 14 negara, Nafsiah berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama lintas negara untuk meningkatkan penyediaan sanitasi yang baik.
Pada target meningkatkan fasilitas sanitasi, tambahnya, diharapkan angka kematian bayi dan anak serta menyebarnya virus seperti H1N1 dan flu burung dapat ditekan.
Diketahui, isu sanitasi masih menjadi persoalan besar di negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia. Tercatat sedikitnya 671 juta orang di areal ini dilaporkan menggunakan fasilitas sanitasi yang tidak layak.
Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 44,4% masyarakat Indonesia masih belum menikmati sanitasi dan 57,24% dari jumlah penduduk masih belum menikmati air bersih. Angka itu masih jauh dari target pemenuhan sanitasi dan air bersih yang dipatok tercapai 62,41% dan 68,8% pada 2015.
Data itu melengkapi, sebanyak 38% penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan (BABS).
“Kami menargetkan pada 2014, tidak ada lagi penduduk yang buang air besar sembarangan.”