SOLOPOS.COM - Warga Ngesrep, Ngemplak beraudiensi dengan DPRD terkait belum terbayarnya ganti rugi tol Solo-Kertosono, Kamis (20/12/2012). (Septhia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS)
Warga Ngesrep, Ngemplak beraudiensi dengan DPRD terkait belum terbayarnya ganti rugi tol Solo-Kertosono, Kamis (20/12/2012). (Septhia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI — Sekitar 20 warga Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, mendatangi DPRD setempat, Kamis (20/12/2012). Melalui audiensi dengan jajaran Pimpinan DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto, warga tersebut mengadukan proses ganti rugi proyek jalan tol Solo-Kertosono (Soker) yang mengenai lahan mereka. Para warga tersebut didampingi LSM Omah Rakyat Boyolali (ORB).
Sebagaimana diketahui, hingga kini belum ada titik temu antara warga dengan pemerintah terkait nilai ganti rugi dalam proyek itu.
Salah seorang warga pemilik lahan yang akan terkena proyek jalan tol, Supardi, 77, menuturkan nilai ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah terlalu rendah dan masih jauh dari permintaan mereka.
“Tanah saya tepat di pinggir jalan raya Waduk Cengklik. Nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah hanya Rp325.000, sementara saya mintanya per meter dihargai Rp1,5 juta. Tentu saja saya tidak mau,” ungkap Supardi ketika ditemui wartawan di Gedung Dewan Boyolali, Kamis.
Supardi menambahkan nilai ganti rugi untuk warga yang lahannya terkena proyek jalan tol itu sangat rendah. Untuk lahan yang masuk kelas satu yaitu yang berada di pinggir jalan, penawaran pertama hanya senilai Rp125.000/m2. Kemudian penawaran kedua senilai Rp325.000/m2.
Warga lainnya, Alif Fahmi, mengaku dirinya masih belum mengetahui pasti lokasi mana saja yang bakal terkena proyek jalan tol tersebut.
“Terus terang warga juga masih bingung mana saja lahan yang akan terkena proyek jalan tol itu,” kata Alif.
Koordinator ORB, Marini, mengungkapkan terkait pelaksanaan proyek jalan tol itu, baru digelar dua kali pertemuan dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T).
“Pertemuan sempat gagal karena warga walk out, warga beralasan P2T tidak memahami lokasi dan harga tanah di sana. Dalam hal ini, kami minta supaya ada transparansi,” kata Marini.
Terkait kedatangan warga tersebut, Paryanto menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan itu dengan melakukan koordinasi dengan Pemkab Boyolali.
“Dalam hal ini, kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri namun akan secepatnya kami koordinasikan dengan Pemkab dan instansi terkait,” kata Paryanto yang siang itu didampingi Wakil Ketua DPRD Boyolali, Sujadi dan Ketua Komisi I DPRD, Eka Wardaya.
