SOLOPOS.COM - Tim riset Sistem resi gudang Lukman Hakim tampil sebagai pembicara dalam High level meeting TPID kota Solo di lantai 5 gedung Bank Indonesia Solo, Rabu (19/12/2012). (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/SOLOPOS)
Tim riset Sistem resi gudang Lukman Hakim tampil sebagai pembicara dalam High level meeting TPID kota Solo di lantai 5 gedung Bank Indonesia Solo, Rabu (19/12/2012). (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/SOLOPOS)
SOLO — Implementasi UU No 9 Tahun 2011 tentang sistem resi gudang di wilayah Soloraya masih sangat minim. Hingga saat ini, baru ada dua tempat di Soloraya yaitu Gemolong Sragen dan Wonogiri yang menerapkan sistem resi gudang. Namun demikian, pelaksanaannya tidak maksimal.
Di sela-sela agenda High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID )Kota Solo, di Kantor Bank Indonesia (BI) Solo, Rabu (19/12/2012), diketahui bahwa resi gudang yang ada di Gemolong Sragen memiliki kapasitas 2.000 ton gabah kering. Tapi, tiap masa panen hanya berisi kurang dari 200 ton.
Menurut Ketua Asosiasi Ketua Asosiasi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Jateng, Sugeng Edi Waluyo, sampai saat ini tidak ada yang bisa menggerakkan petani untuk memanfaatkan sistem resi gudang.
“Seandainya ada lembaga petani seperti kelompok tani yang mampu secara manajerial, tapi ternyata secara finansial kurang memadai. Sehingga, kemampuan kelompok tani untuk mengumpulkan hasil panen petani-petani itu juga tidak ada,” papar Sugeng.
Dia memberi gambaran, di Soloraya ini masing-masing desa memiliki sawah produktif seluas 40 hektare hingga 50 hektare. Jika satu hektar sawah bisa menghasilkan 5 ton beras maka paling tidak satu desa bisa memproduksi 2.000 ton beras. Kemudian, lanjut dia, jika harga gabah kering berkisar Rp3.000 per kilogram, maka paling tidak satu kelompok itu punya potensi hasil panen Rp600 juta.
Sistem resi gudang ini dinilai sangat penting, karena setiap musim panen harga gabah selalu anjlok. Tetapi, pada saat panen berkurang harga beras di pasaran justru naik.
Ketua Tim Pengarah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo, Doni P Joewono, mengatakan kendati sistem ini sulit dan butuh proses yang tidak mudah, tetapi TPID dan BI akan tetap merekomendasikan kepada pemerintah daerah di Soloraya agar segera digagas pelaksanaannya.
“Kami siap untuk mendorong kalangan perbankan dan meningkatkan kapasitas petani,” kata Doni.
Dia mengakui, untuk menerapkan resi gudang ini tidak mudah. Karena, untuk menggerakkan petani saja tidak mudah.
“Belum lagi investasi gudangnya.” Tapi menurut Doni, sistem ini sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga kestabilan harga beras. “Sehingga sistem ini ada kaitannya dengan upaya pengendalian inflasi.”
Ketua Tim Riset Sistem Resi Gudang dari Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) UNS, Lukman Hakim, dalam penelitiannya menyebutkan sistem ini kurang dilirik terutama oleh perbankan karena kurang terjamin. Dengan adanya lembaga petani yang berbadan hukum, harapannya sistem ini bisa diterapkan.
Ketua Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Soloraya, Pangarso Yoga Muthodo, mengatakan 88 BPR di Soloraya siap terjun dalam sistem resi gudang.
