KURIKULUM 2013
Kualitas dan Kuantitas Guru Belum Merata, DPR Pesimistis

Anggota Komisi X DPR, Dedi "Miing" Gumelar menjawab pertanyaan wartawan di Balaikota Solo saat hadir dalam uji publik rencana penerapan Kurikulum 2013. (JIBI/SOLOPOS/Chrisna Chanis Cara)Anggota Komisi X DPR, Dedi "Miing" Gumelar menjawab pertanyaan wartawan di Balaikota Solo saat hadir dalam uji publik rencana penerapan Kurikulum 2013. (JIBI/SOLOPOS/Chrisna Chanis Cara)

Anggota Komisi X DPR, Dedi “Miing” Gumelar menjawab pertanyaan wartawan di Balaikota Solo saat hadir dalam uji publik rencana penerapan Kurikulum 2013. (JIBI/SOLOPOS/Chrisna Chanis Cara)

SOLO – Wacana pengguliran kurikulum baru pada 2013 terus menimbulkan pro dan kontra. Kalangan DPR terang-terangan menunjukkan sikap pesimisnya terkait rencana tersebut. Legislatif menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum membenahi kualitas guru yang menjadi faktor utama keberhasilan kurikulum baru.

“Kami lihat pemerintah terburu-buru. Apapun bentuk kurikulumnya, sumber daya manusia (SDM)-nya lah yang harus dibenahi dulu,” ujar anggota Komisi X DPR, Dedi “Miing” Gumelar, saat ditemui di sela-sela uji publik mengenai kurikulum baru di Balaikota Solo, Jumat (7/12/2012). Pihaknya melihat sejauh ini kualitas dan kuantitas guru di Indonesia belum merata. Miing pun ragu dengan efektivitas pelatihan yang dirancang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh.

Diketahui, Mendikbud berencana melatih 350.000 master teacher selama enam bulan menjelang penerapan kurikulum baru. “Padahal guru yang kita miliki sampai 2,9 juta orang. Dengan cakupan pelatihan dan waktu enam bulan, apa benar bisa optimal? Kurikulum bagus tapi penyampaiannya jelek sama saja nol,” tukasnya. Sebelum menerapkan kurikulum baru pada Juni 2013, DPR mewanti-wanti pemerintah agar mendengar semua aspirasi yang ada. Pasalnya DPR sempat kecewa lantaran tak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum tersebut. “Pemerintah langsung jalan sendiri, padahal kami juga menampung aspirasi,” tutur Miing. Lebih lanjut, ia meyakini kurikulum baru belum sepenuhnya final. “Belum dipastikan. Masih harus melewati serangkaian uji publik,” katanya.

Selain mengritisi waktu penerapannya, DPR menyorot konsep kurikulum tersebut. Menurut Miing, scientific approach (pendekatan ilmiah) yang dicanangkan Mendikbud kurang pas dengan kondisi Indonesia. Miing menilai pendekatan budaya yang mengutamakan rasa lebih cocok diterapkan pada anak didik. “Tengok China, 15 tahun terkahir mereka membangun pendidikannya dari attitude dan berhasil. Kurikulum kita saat ini menafikan kodrat Tuhan. Memang kita banyak orang pintar, tapi sedikit orang benar.”

Lowongan Kerja
Dicari Sales PT. Ciwipaint Global Indonesia, informasi selengkapnya

KLIK DISINI

Editor: | dalam: Pendidikan |

9 Komentar pada “KURIKULUM 2013: Kualitas dan Kuantitas Guru Belum Merata, DPR Pesimistis”

  1. DARMIANTI, S.Pd
    8 Desember 2012 pukul 08:27

    Kenapa tidak ada Muatan Lokal Bahasa Daerah di draf kurikulum baru 2013. pada hal bahasa daerah sangat penting untuk dia jarkan kepada generasi muda. terkait dengan pelestarian budaya dan pembentukan karakter anak, sikap sopan santun semuanya terdapat di dalam bahasa daerah. di dalam penjelasan pasal 36 dikatakan. bahasa-bahasa daerah yang dipakai dan dipelihara oleh masyarakat dipelihara oleh negara. keputusan kongres internasional II Di Makassar mengagendakan bahasa daerah akan dijadikan mata pelajaran tersendiri.

  2. Evi Mukti Rachmawati, SS
    8 Desember 2012 pukul 12:47

    pikirkan kita yang menjalankan kurikulum itu, yang kemarin saja masih banyak guru yang kurang memahami, kemarin baru belajar berjalan sekarang diganti lagi, dan harus belajar dari awal lagi. apalagi kenapa pelajaran bahasa daerah ditiadakan. bagaimana generasi berikutnya. apakah kalau kita belajar bahasa daerah kita harus pergi keluar negeri untuk menuntut ilmu tentang pelajaran daerah kita sendiri. karna sekarang banyak orang luar negara Indonesia malah belajar budaya kita.

  3. Kalempau Lampaa
    9 Desember 2012 pukul 12:39

    banyak komentar yg menolak keras pada uji publik, namun dihapus

  4. chaq
    10 Desember 2012 pukul 11:36

    setuju no curriculum 2013

  5. yoseph mbulu
    11 Desember 2012 pukul 15:06

    Bagi saya,.. penerapan kurikulum baru itu sangat tepat di era globalisasi seperti ini,…. kita butuh penerapan pengetahuan dari guru kepada siswa dilakukan secara tepat sehingga bisa dipahami oleh siswa secara cepat, dan hal itu memungkinkan siswa memiliki sejumlah pengetahuan persiapan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi….Dari pada keadaan siswa sekarang ini yang tidak menentu,…. memiliki sedikit pengetahuan,…. moral rusak, banyak melakukan aktifitas di luar sekolah seperti Tawuran dll..dan prinsip mereka semester terakhir mereka akan miliki buku detik untuk bimbingan tes, supaya boleh mengikuti UAN…. yang walaupun KBM hanya formalitas belaka,… apalagi guru banyak disibukan dengan mengelolah dana BOS, Komite, proyek yang masuk di sekolah,dll.. Rusaknya kinerja Guru karena mereka bekerja selama di sekolah bukan pekerjaannya, melainkan pekerjaan para pegawai….berhari-hari pergi ke kota untuk setor administrasi.. tinggalkan pekerjaannya dalam satu semester hanya dua kali pertemuan,,. saat ujian diberikan kelayakan untuk menilai siswa…PEMDA setempat juga sepertinya membiarkan begitu saja, karena mereka tidak tahu arti dan seluk beluk pendidikan… perekrutan pegawai hanya ditempatkan di kantor-kantor,… di sekolah-sekolah sekarang pegawai semakin kurang. Pekerjaan yang dilakukan pegawai yang sebenarnya sudah diambil alih oleh Guru….. Guruku sayang,… Guruku Malang…. Berhati-hatilah… kelolah keuangan… nanti Engkau dijebloskan ke Penjara…. cepat atau lambat engkau akan ke sana… karena engkau bukan seorang administrator keuangan… pengetahuanMu hanya ntuk Mengajar,mendidik, dan membimbing…….Tolonglah PEMDA setempat perhatikan dunia pendidikan secara serius dan bertanggung jawab, jangan hanya mengenal kulit luarnya saja masuk dan telaahlah secara lebih cermat… apa yang menjadi kendala selama ini di dalam dunia pendidikan……

  6. oto heru sutejo
    12 Desember 2012 pukul 10:44

    kalau soal salah menyalahkan,memang guru paling mudah disalahkan,tapi lihatlah kebijakan tunjangan setifikasi sampai sekarang masih belum beres-beres,berbelit-belit dan cenderung dianaktirikan tidak seperti remunerasi yang otomatis…

  7. yoseph mbulu
    28 Desember 2012 pukul 19:32

    Pak Oto Heru Sutejo,,. kalau berbicara tentang Tunjangan sertifikasi,, dan permasalahannya, bukan saja di daerah Bapak saja, melainkan menyebar di seluruh wilayah di Indonesia…. Pegawai di Dinas P dan K sekarang dan bagian keuangan daerah di kabupaten,… sekarang sudah banyak buat kebijakan daerah ,,. sistem endaplah…… sistem potong lah….. transfer terlambat ke no rek. peserta lah….. dan besar kemungkinan keuangan sertifikasi akan banyak yang hilang dan dipotong… buktinya kami di kabupaten Ende Flores NTT,… uang kekurangan 10 % untuk tahun 2011 belum dibayar sampai saat ini,, di kemanakan uang tsb,, yang ke dua,… uang sertifikasi guru-guru di kabupaten Ende untuk 2012 baru di bayar 4 bulan (dua kali transfer) mana yang 8 bulannya…? apalagi sekarang sudah di penghujung tahun 2012,… setelah masuk tahun 2013,,. cepat atau lambat hilanglah… yang 8 bulan tahun 2012…. kami guru-guru di ende sudah banyak mengeluh, hanya kami berupaya untuk membuat satu gebrakan… baru,, untuk bagaimana caranya sehingga bisa memuluskan pembayaran uang sertifikasi tsb… Usulan kami supaya uang sertifikasi tsb langsung satu kali dengan pembayaran uang gaji bulanan.. yang ke dua… mesti disiapkan juga pegawai khusus yang lebih profesional untuk mengurus keuangan sertifikasi tsb. jangan lagi diurus oleh pegawai yang sudah kental dengan pengelolaan yang bersifat pola lama peninggalan ORDE BARU, yang berbau KKN… dan pegawai yang banyak membuat KEBIJAKAN-KEBIJAKAN , dan isu kebijakan untuk pembangunan di daerah…. hanya untuk diri sendiri… Tolong Bapak menteri Pendidikan dan Kebudayaan,,,. dengarkan keluhan kami guru yang tak berdaya,… atau hal ini juga mungkin sudah dipikirkan oleh staf ahli Bapak…. tolong realisasikan.. terima kasih atas perhatiannya..

  8. suharman
    11 Maret 2013 pukul 21:04

    saya sebagai seorang guru di kabupaten Berau kal-tim berpikir:KBK, KTSP, maupun kurikulum 2013 sama saja hasilnya nanti.bukan saya merasa pesimis.tapi ini kenyataan yang sering terjadi pada setiap pergantian kurikulum.hal ini bukan disebabkan oleh kurikulumnya,tapi gurunya yang tidak mengerti dan tidak mengimplementasikannya. saya harap kepada pak muhammad Nuh sebagai MENDIKBUD agar kiranya turun langsung ke daerah-daerah pedalaman dan pedesa”an untuk meninjau langsung.janganlah meninjau di daerah jawa saja,krn sy pikir jawa sdh lumayan maju.tidak boleh disamaratakan semuanya.atau jgn cuman dengar berita dari kepala daerah.tp langsung datang lihat cara mengajar guru-2 yg dipedalaman.

  9. ROHMAN FARUK
    17 Mei 2013 pukul 23:34

    Hmmmmmm…..terasa sesak di dalam dada menyikapi rencana perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Lebih sesak lagi ketika kita melihat kembali hasil survey berkenaan dengan kompetensi baca tulis peserta didik SD/MI pemula/kelas 1…sangat memprihatinkan. Jujur, semestinya kita merasa ngeri membayangkan proses pembelajaran TEMATIK INTEGRATIF yang akan diterapkan di SD/MI, jika pembelajaran baca tulis masih tetap belum “”berhasil”. Sekedar mengingatkan kawan-kawan dan semua warga yang peduli terhadap perkembangan pendidikan, kompetensi baca tulis peserta didik SD/MI pemula/kelas 1 di negara kita berada di urutan ke 38 dari 39 negara yang disurvey. Sangat menyedihkan, oleh karena kita telah merdeka puluhan tahun bahkan lebih dari setengah abad. Fakta di lapangan, tidak terlalu sulit untuk menemukan peserta didik SD/MI pemula/kelas 1 yang belum bisa baca tulis sampai dengan pertengahan tahun bahkan sampai mereka duduk di kelas 2. Hmmmmm…di dalam draft rencana kurikulum SD/MI, pembelajaran MMP tidak disebut samasekali. Berbagai materi ajar yang akan dibungkuds oleh ”BINGKAI TEMA” akan secara langsung dilahap oleh peserta didik SD/MI pemula/kelas 1. Hmmmmm…saya jujur, tidak sanggup membayangkan bagaimana beban berat tyang akan dipikul baik oleh peserta didik maupun guru-guru SD/MI pemula/kelas 1. TANPA KOMPETENSI BACA TULIS YANG MEMADAI, AKANKAH BERBAGAI TEMA PEMBELAJARAN BISA DISERAP MAKSIMAL oleh peserta didik? Hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa menjawab.

Silahkan bergabung untuk diskusi

Email anda tidak akan dipublikasikan.

Menarik Juga »