SOLOPOS.COM - liustrasi (dok)
liustrasi (dok)
JAKARTA—Aksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam mengatasi permasalahan Ibu Kota mendapat kritikan serius dari DPRD DKI Jakarta.
DPRD menilai program yang dijalankan terkesan cepat tapi terburu-buru. Bahkan ada beberapa program yang belum jelas payung hukum dan plafon anggarannya.
Wakil Ketua DPRD DKI, Inggard Jhosua menegaskan, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) sampai saat ini belum selesai, karena masih ada perbedaan pendapat atau pandangan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD.
“Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta jangan hanya mengejar popularitas dan sekadar ngomong saja juga marah-marah di YouTube untuk mencari simpati. Tapi mari bicarakan, biar cepat selesai,” ujar Inggard di Jakarta, Senin (3/12).
Inggard menjelaskan, perbedaan pandangan tersebut antara lain, masalah peremajaan bus, Kartu Jakarta Sehat yang sampai saat ini plafon anggarannya masih belum jelas datangnya dari mana. Selain itu, masalah pembangunan jalan layang non tol dari Ciledug-Tendean-Blok M serta kampung deret yang landasan hukumnya sampai sekarang belum jelas. Terutama, persoalan payung hukum, kepemilikan tanah dan hak milik sertifikat.
“Jangan main asal sebut ada 100 lokasi tapi enggak ada detailnya, di mana lokasinya,” kata Inggard.