SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BOYOLALI — Sebanyak 80 kendaraan dinas yang terdiri atas 69 sepeda motor dan 11 mobil milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali akan dilelang di penghujung 2012 ini. Sementara 80 mobil dinas (mobdin) lainnya, juga masuk dalam daftar lelang yang akan digelar tahun depan.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali, Widodo Munir A, mengemukakan lelang puluhan kendaraan dinas Pemkab tersebut terbuka untuk umum. Sepeda motor dinas yang dilelang usianya rata-rata di atas sepuluh tahun. Sebagian besar sepeda motor itu bermesin dua tak. Sedangkan untuk mobil, di antaranya jenis pikap, truk dan truk tangki. Selain itu, kondisi fisik kendaraan dinas itu pun turut menjadi pertimbangan.
“Kami persilakan bagi masyarakat yang ingin mengikuti lelang kendaraan dinas tersebut,” ujar Widodo kepada wartawan, Sabtu (1/12/2012).
Di sisi lain, rencana pemakaian mobil sewa atau rental untuk keperluan operasional sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga dimatangkan. Widodo menjelaskan kebijakan Pemkab untuk memakai mobil rental dipandang lebih efektif dan efisien dari segi pembiayaan.
“Ya kami rencanakan mulai 2013 nanti menggunakan mobil rental,” imbuh Widodo.
Terkait kebijakan tersebut, Widodo mengatakan seluruh mobdin yang dimiliki Pemkab Boyolali saat ini diinventarisasi. Meskipun nantinya Pemkab menggunakan mobil rental, Widodo menegaskan keberadaan mobdin tidak seluruhnya dihapus.
“Bupati, wakil bupati, pejabat eselon II dan camat, termasuk alat kelengkapan (alkap) DPRD, tetap menggunakan mobil pelat merah yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Boyolali, Turisti Hindriya mengatakan, rencana pemakaian mobil rental sudah dibicarakan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Dari perhitungan yang dilakukan, Turisti menyebutkan biaya pemeliharaan mobil rental mencapai Rp1,9 miliar per tahun. Sedangkan dengan pemakaian mobil rental diperkirakan hanya sekitar Rp900 juta.
“Terdapat penghematan yang cukup signifikan. Sehingga bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.