SOLOPOS.COM - Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo didampingi Kepala Dishubkominfo Solo Yosca Herman Soedrajad memantau pelaksanaan penataan kawasan Jendral Sudirman, Solo, Selasa (27/11/2012). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/SOLOPOS)
Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo didampingi Kepala Dishubkominfo Solo Yosca Herman Soedrajad memantau pelaksanaan penataan kawasan Jendral Sudirman, Solo, Selasa (27/11/2012). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/SOLOPOS)
SOLO — DPRD Solo menyampaikan konsep dinas tata ruang kota (DTRK) Solo dalam menggarap kawasan Jenderal Sudirman (Jensud) amburadul. Pasalnya, selama proses penataan kawasan itu digarap tanpa detail engineering design (DED). Selain rawan kecelakaan, penataan di kawasan tersebut juga rawan banjir lantaran tidak jelasnya perencanaan sanitasi.
Hal itu terungkap setelah Komisi II DPRD Solo mengadakan inspeksi mendadak (sidak) penataan kawasan itu, Selasa (27/11/2012).
“Setelah kami tanyakan ke DTRK ternyata selama ini tidak ada gambar kerja, tidak ada dokumen kerja. Nah, kalau seperti ini dasarnya untuk mengerjakan itu apa?” tegas Ketua Komisi II DPRD Solo, Djaswadi, kepada wartawan, Rabu (28/11/2012).
Djaswadi mengatakan proyek tersebut memang didanai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Meski demikian, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan proses pembangunan tanpa DED.
“Kami juga tanyakan itu. Alasan proyek ini dari pemerintah pusat. Meski proyek pusat, tetapi obyek dari proses pembangunan ini kan masyarakat Solo. Kalau dibiarkan kan yang dirugikan juga masyarakat Solo,” jelasnya.
Senada dengan Djaswadi, Anggota Komisi II DPRD Solo, Yulianto Indratmoko, mengungkapkan konsep dinas tata ruang kota (DTRK) Solo amburadul. Dikatakannya, penggarapan Jl Jenderal Sudirman tidak memperhitungkan sanitasi serta inlet.
“Apakah sanitasi dan inletnya sudah dipikirkan. Apakah pengembangan sanitasinya tidak mengganggu tanah milik warga di sekitar itu? Kalau tidak jelas seperti ini tentu daerah itu rawan banjir,” ujarnya, Rabu.
Politisi PDIP itu juga menyampaikan DTRK tidak berkoordinasi dengan SKPD lainnya terkait penataan kawasan Jl Jenderal Sudirman. Bahkan, dia juga meyakini jika proses penataan Jl Jenderal Sudirman tanpa melakukan analisa mengenai dampak lalu lintas (amdalalin).
“Tentunya DPU itu tidak dilibatkan oleh DTRK. Terus untuk amdalalinnya seperti apa? Apakah sudah pernah dilakukan kajian amdalalin?” tegasnya.
Anggota Komisi II DPRD Solo, Herlan Purwanto, menuturkan penghilangan median jalan di Jl Jenderal Sudirman justru membahayakan masyarakat yang melintas di wilayah tersebut. “Kalau tidak ada pembatas dua arus tentu rawan kecelakaan,” terangnya.
