News
Selasa, 27 November 2012 - 15:55 WIB

Sulit, Penaikan Harga BBM Subsidi 2013

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

JAKARTA- Pemerintah menyatakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sulit disesuaikan pada 2013 jika dilihat secara politik.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan disparitas harga BBM subsidi terlalu jauh. Sebenarnya, untuk bisa membuat pasokan BBM subsidi nasional tercukupi, penyesuaian harga harus dilakukan.

Advertisement

“Kalau kami orang teknis melihatnya dari sisi teknis ini seharusnya bisa dinaikkan, namun kalau secara politis, ini tidak mudah, tergantung politik, apalagi menjelang pemilu 2014, saya tidak mengerti,” kata Evita, Selasa (27/11/2012). Ditambah, dalam APBN 2013, subsidi energi dihitung tanpa adanya penyesuaian harga BBM subsidi.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menambahkan menyesuasikan harga BBM subsidi harus dilakukan untuk menumbuhkan sumber energi lain dan mengurangi subsidi yang sudah sangat tinggi. Sejak lama Kementerian ESDM merencanakan dan membuat skenario penyesuaian harga BBM subsidi.

Advertisement

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menambahkan menyesuasikan harga BBM subsidi harus dilakukan untuk menumbuhkan sumber energi lain dan mengurangi subsidi yang sudah sangat tinggi. Sejak lama Kementerian ESDM merencanakan dan membuat skenario penyesuaian harga BBM subsidi.

Menurutnya, sehubungan dengan adanya lampu kuning dari DPR bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan harga BBM, maka berikutnya pihak Kementrian Keuangan pada tahun 2013 akan melihat semua aspek.  Mulai dari faktor ekonomi makro indonesia, situasi daya beli masyarakat, tingkat inflasi, harga minyak dunia dan lainnya.

“Ini untuk menyesuaikan harga kapan saja pada saat yang tepat. Namun, bila dasar pertimbangannya kurang kuat, maka penyesuaian harga BBM ditunggu dulu,” katanya.

Advertisement

Sementara itu, saat ini dengan penyaluran normal, Pertamina memperkirakan kuota BBM subsidi akan over kuota hingga 1,25 juta KL yang terdiri dari 450.000 KL untuk premium dan 800.000 KL untuk solar.

Untuk bisa meminimalisir terjadinya over kuota, Evita mengusulkan  selama Desember 2012 setiap hari minggu penjualan BBM subsidi akan dibatasi pada jam-jam tertentu.

Wacana pemerintah tersebut bermula dari rencana BPH Migas untuk melaksanakan Gerakan Nasional Hari Tanpa Premium Bersubsidi yang akan dilaksanakan pada 2 Desember 2012 di mana Pertamina mendapatkan tugas untuk melaksanakan gerakan tersebut. Potensi penghematan dari gerakan ini adalah sekitar 15.000 KL dengan nilai penghematan Rp75 miliar.  Namun, sejauh ini Pertamina belum mendapatkan surat resmi penugasan terkait dengan Gerakan Nasional tersebut dari BPH Migas.

Advertisement

Pertamina telah mulai mensosialisasikan kepada Himpunan Wiraswasta Migas Nasional (Hiswana Migas) bahwa pada tanggal tersebut, mulai pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB SPBU-SPBU yang beroperasi di Jawa Bali dan  dan 5 kota besar lainnya di luar Jawa, yaitu Medan, Batam, Palembang, Balikpapan dan Makasar tidak melayani penjualan bensin bersubsidi dan menyiapkan alternatif bensin non subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Plus. Masyarakat tidak perlu khawatir karena SPBU tetap akan beroperasi dan BBM cukup tersedia.

Sampai dengan 24 November 2012, realisasi penyaluran premium mencapai 25,2 juta KL dari kuota 27,8 juta KL, sedangkan untuk solar sudah terealisasi 12,9 juta KL dari kuota 14,9 juta KL Solar. Sementara untuk DKI Jakarta, diperkirakan pasokan BBM subsidi diperkirakan habis sekitar 19 Desember 2012 untuk premium dan 30 November 2012 untuk solar.

Tahun lalu, realisasi BBM subsidi mencapai 41,7 juta KL atau 3 % di atas kuota yang ditetapkan sebesar 40,4 juta KL. Namun, kuota BBM bersubsidi tahun ini sempat hanya ditetapkan sebesar 40 juta KL atau lebih kecil dari realisasi tahun sebelumnya.

Advertisement

Apabila kuota BBM bersubsidi pada saat itu tidak ditambah, terlebih setelah beberapa program pengendalian yang direncanakan pemerintah tidak sepenuhnya berhasil, sama artinya dengan menafikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Akhirnya, pemerintah dan DPR menetapkan tambahan kuota menjadi 44,04 juta KL pada September 2012, di mana 43,88 juta KL di antaranya menjadi tanggung jawab Pertamina. Tambahan angka kuota BBM tersebut sebenarnya berada di bawah proyeksi Pertamina yang telah disampaikan pada saat penetapan asumsi APBN 2012, yaitu 45,24 juta KL.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif