Soloraya
Kamis, 22 November 2012 - 14:31 WIB

HAJI BER-KTP BODONG: Bantah Mobilisasi Jemaah, 3 KBIH Siap Diklarifikasi

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

KLATEN — Tiga kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) di Klaten siap diklarifikasi oleh Kementerian Agama (Kemenag) terkait masuknya jemaah haji dari luar daerah yang berangkat melalui kloter 11. Masing-masing KBIH membantah terlibat dalam memobilisasi pemberangkatan jemaah haji dari luar Klaten tersebut.

Ketua KBIH Nurul Ummah, Anas Yusuf Mahmudi, mengaku tidak masalah jika Kemenag ingin mengklarifikasi terkait pemberangkatan haji dari luar daerah tersebut. Dia mengaku siap memenuhi panggilan Kemenag untuk dimintai keterangan.

Advertisement

“Sejauh yang saya tahu, anggota kami semuanya warga Klaten. Kewenangan kami hanya sebatas memberi bimbingan. Kami tak pernah ikut campur dalam pendaftaran calon haji apalagi mengusahakan agar calon haji itu bisa berangkat secepatnya ke tanah suci,” ujar Anas kepada Solopos.com, Kamis (22/11/2012).

Anas menjelaskan, keanggotaan KBIH Nurul Ummah bersifat sukarela. Dia tidak pernah memaksakan calon haji bergabung bersama KBIH Nurul Ummah. “Biasanya informasi adanya KBIH Nurul Ummah itu didapat melalui getok tular. Kita tak pernah mendatangi calon jemaah haji dari rumah ke rumah. Mereka yang datang ke kami untuk mengikuti bimbingan ibadah haji,” terang Anas.

Ketua KBIH Al-Barokah, Samiyono, mengatakan hal senada. Dia mengaku siap diklarifikasi oleh Kemenag Klaten terkait keberangkatan jemaah haji dari luar daerah yang berkartu tanda penduduk (KTP) Klaten itu. “Kalau pemanggilan itu sifatnya klarifikasi kami siap. Sudah menjadi tugas dari Kemenag untuk membina KBIH. Kami justru senang jika ada pembinaan KBIH semacam itu,” ujar Samiyono.

Advertisement

Samiyono menegaskan bahwa KBIH Al-Barokah selama ini sudah bekerja sesuai prosedur. Menurutnya KBIH Al-Barokah hanya menerima anggota baru yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji ke Kantor Kemenag Klaten.
“Kalau dia menggunakan KTP Klaten, kami percaya itu warga Klaten. Soal KTP itu ternyata digunakan warga luar Klaten, itu kewenangan Disdukcapil untuk menjawabnya,” paparnya.

Samiyono berharap kasus pemberangkatan jemaah haji dari luar daerah ber-KTP Klaten itu tidak terulang di masa mendatang. “Sebagai pengurus salah satu KBIH di Klaten, saya sendiri merasa risi. Janganlah kasus semacam itu terulang kembali di masa mendatang,” tandasnya.

Sementara itu, pengurus KBIH Afofah, Nurcholis Madjid, juga mengaku siap dimintai klarifikasi oleh Kemenag Klaten terkait kasus tersebut.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif