SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru melakukan verifikasi dan belum menyelidiki kasus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) karena pengaduan baru sampai di Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas).
“KPK belum masuk penyidikan kasus plat nomor (TNKB). Masih ada di (Direktorat) Dumas,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (15/11/2012). Sebelumnya pihak Polri, menurut Johan, telah memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Surat tersebut diberikan bersamaan dengan pelimpahan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas Mabes Polri.
Johan menjelaskan dalam penyerahan SPDP dugaan tindak pidana korupsi STNK ternyata menjadi satu dengan TNKB, meski pada saat itu pihak Polri belum menaikkan statusnya ke penyidikan.
Ia hanya tertawa saat ditanya tertutupnya kemungkinan pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan simulator mengemudi Korlantas Mabes Polri ke kasus lainnya.
Sebelumnya Kabareskrim Komjen Pol Sutarman mengatakan Polri masih menunggu perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM yang saat ini ditindaklanjuti KPK. Karena itu Polri belum menentukan tersangka meski telah masuk penyidikan.
“Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Korlantas itu, baik TNKB, simulator, kemudian material yang lain itu pelakunya atau pelaksananya adalah yang sekarang disidik KPK, jadi tunggu saja apa yang dilakukan KPK,” kata Kabareskrim.
Menurut Komjen Sutarman, penyelidikan yang dilakukan pihaknya terkait dengan dugaan korupsi plat nomor ini adalah satu rangkaian dengan kasus simulator yang proses hukumnya dilimpahkan ke KPK.
Proyek TNKB di Korlantas Mabes Polri menelan anggaran sekitar Rp500 miliar. Sedangkan proyek STNK menggunakan anggaran sekitar Rp300 miliar dan simulator SIM mencapai sekitar Rp190 miliar.