SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO — Penundaan peluncuran program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) Kader dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menuai protes keras dari kalangan ketua RT dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LMPK).
Mereka meminta Pemkot tetap meluncurkan program tersebut tanpa memersoalkan kecemburuan masyarakat.
“Semua jenis bantuan apa pun pasti menimbulkan kecemburuan. Itu sudah wajar. Jangan jadikan alasan bagi Pemkot menunda peluncuran program tersebut,” papar Sekretaris LMPK Kedunglumbu, HM Sungkar, kepada Solopos.com, Selasa (13/11/2012).
Menurut Sungkar, peluncuran program PKMS Kader merupakan bentuk perhatian Pemkot kepada masyarakat penerima bantuan yang selama ini mengemban tugas pada akar bawah. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika kecemburuan menjadi alasan penundaan peluncuran program PKMS.
“Warga penerima bantuan PKMS Kader merasa diuwongke. Hla sekarang Pemkot malah mbalik. Pengalihan anggaran program PKMS ke program general check up sangat tidak masuk akal, itu pun tanpa ada dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah bergaya hidup sehat, maka tak perlu general check up,” pungkas Sungkar.
Sementara itu, Ketua RT 002/RW 015, Semanggi, Rudi Sutopo, mengatakan sudah sepantasnya ketua RT mendapat penghargaan dalam bentuk pemberian PKMS Kader.
“Saya memprotes keras kebijakan Pemkot. Mengapa alasanya hanya cemburu kemudian ditunda. Jika ada yang cemburu, silakan saja orangnya suruh jadi ketua RT,” jelas Rudi saat berbincang dengan Solopos.com, di Pasar Kliwon, Selasa.
Menurut Rudi, sejak dulu orang yang ditunjuk menjadi ketua RT dan RW merupakan relawan masyarakat. Di samping itu, ketua RT merupakan ujung tombak dari Pemkot untuk menjalankan kinerja sehari-hari.
Protes senada diungkapkan Ketua RT 009/RW 019, Agus Hari. Agus mengatakan ketua RT mempunyai kedudukan sama dengan warga biasa. “Kami mempunyai hak yang sama dengan warga biasa. Jadi tolong pemerintah jangan merampas hak-hak warga yang menjabat ketua RT,” pungkas Agus.