SOLOPOS.COM - SBBS (ilustrasi/Sunaryo Haryo Bayu/Espos/JIBI)
SRAGEN-Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 Kabupaten Sragen diperkirakan sekitar Rp68,7 miliar. Hal itu terlihat dari RAPBD yang kini dibahas DPRD Sragen.
Wakil Ketua DPRD Sragen, Hariyanto, mengungkapkan angka Rp68,7 miliar itu merupakan selisih antara pendapatan daerah Rp1.162.557.500.000 dan belanja daerah sebesar Rp1.231.303.422.000. Untuk menutup defisit itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2012 sekitar Rp30 miliar, sisanya sementara ditutup dari penerimaan pinjaman daerah. “Saat memberikan tanggapan, Pak Bupati [Agus Fatchur Rahman] menerangkan Pemkab Sragen sementara akan mengajukan pinjaman daerah sekitar Rp44,4 miliar,” ungkapnya saat ditemui Solopos.com di Kantor DPRD Sragen, Selasa (13/11/2012).
Salah satu penyebab terjadinya defisit anggaran, ungkapnya, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 belum dicantumkan dalam RAPBD 2013. Sesuai Permendagri Nomor 37/2012, DAK dapat dianggarkan sepanjang sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Sampai sekarang PMK itu belum turun. Jadi belum diketahui berapa DAK yang diperoleh Kabupaten Sragen,” ujarnya.
Ditemui seusai rapat Komisi IV DPRD Sragen, Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Suhardjo, mengungkapkan rapat komisi Selasa, mengagendakan pembahasan anggaran yang diajukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Pendidikan.
Saat pembahasan anggaran Disnakertrans, anggota Komisi IV banyak yang menyoroti soal program magang ke Jepang. Mereka mempertanyakan mengapa untuk peserta pelatihan program magang ke Jepang tahun 2012 dari warga miskin hanya 23 orang. Padahal anggaran yang disediakan untuk kuota 80 orang. “Tadi Pak Tasripin [Kepala Disnakertrans] mengatakan mereka kesulitan mencari pemuda miskin yang mau mengikuti program itu,” jelasnya.
Menurutnya, alasan itu terasa janggal. Pasalnya saat ini banyak orang mencari pekerjaan. Terlebih jika ditawarkan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi, pasti banyak yang minat. “Kami menilai sosialisasi yang dilakukan Disnakertrans kurang optimal. Sehingga kuota tidak terpenuhi,” katanya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen, Aris Surawan, mengungkapkan saat pembahasan anggaran Dinas Pendidikan, salah satu poin utamanya tentang Sragen Bilingual Boarding School (SBBS). Ia menerangkan, di satu pihak keberadaan SBBS memang membebani Pemkab Sragen karena anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi. Namun di lain pihak, prestasi siswa SBBS sangat membanggakan. Oleh karena itu diupayakan ada titik temu antara dua hal itu. “Anggaran SBBS akan dikurangi secara bertahap agar tidak terlalu membebani APBD Sragen,” ujarnya.
