SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Tidak menutup kemungkinan dari hasil pengembangan dan pemeriksaan saksi-saksi serta tersangka, kasus PON bakal ada tambahan tersangka baru,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui telepon, Rabu (7/11/2012).
Namun Johan enggan menyebutkan nama-nama calon tersangka tersebut mengingat penyidikan dan penyelidikan atas pengembangan kasus masih terus berlangsung.
“Yang jelas untuk kemungkinan adanya penambahan tersangka pasti ada. Tapi saya tidak tahu kapan dan siap,” katanya.
Kasus dugaan suap proyek PON atas rencana revisi Perda No.05/2008 dan No.06/2010 terntang Penambahan Anggaran Proyek PON Riau sebelumnya telah mengangkat belasan tersangka, baik dari kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pemeriksaan untuk sejumlah tersangka dan saksi-saksi sejauh ini juga masih terus berlangsung, baik di Pekanbaru maupun di Jakarta.
KPK juga telah membuka penyelidikan baru terkait pengadaan barang dan jasa Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau. Penyelidikan ini diakui Johan merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau.
Proses pengadaan barang dan jasa PON Riau tersebut melibatkan pemerintah daerah, dimana KPK juga telah meminta keterangan sejumlah orang terkait penyelidikan baru ini.
Kasus yang diselidiki KPK ini berbeda dengan kasus suap PON Riau yang berawal dari operasi tangkap tangan KPK di DPRD Riau tersebut. Dalam kasus suap PON Riau, KPK sudah menetapkan belasan orang tersangka. Mereka di antaranya, staf Gubernur Riau, Lukman Abbas yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau Eka Dharma Putri, dan pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP), Rahmat Syaputra.
Selain itu, anggota DPRD Riau, yakni Muhammad Dunir, Muhammad Faisal Aswan, Taufan Andoso Yakin, Adrian Ali, Abu Bakar Siddiq, Tengku Muhazza, Zulfan Heri, Syarif Hidayat, Muhamad Rum Zein, dan Ruhman Assyari. Sebagian dari mereka sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru.
Dalam persidangan terungkap kalau Gubernur Riau, Rusli Zainal, mengetahui penyuapan ke anggota DPRD tersebut. Sejumlah saksi di persidangan menyebutkan Rusli memerintahkan Kadispora Riau pada saat itu Lukman Abbas untuk mengontak para penggarap proyek guna menyiapkan uang pelicin bagi DPRD.