SOLOPOS.COM - Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Foto: Dokumentasi)
SOLO–Wacana membangkitkan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) kembali menggeliat. Sejumlah warga tak setuju dengan pembentukan DIS. Mereke justru mengusulkan Provinsi Surakarta.
Ketidaksetujuan warga akan DIS didasari pada kemelut dualisme raja Solo yang dianggap warga belum selesai.
“Kalau Solo menjadi provinsi saya setuju, asalkan kepemimpinan dipilih oleh rakyat, jangan sampai kepemimpinan diambil alih Keraton Solo,” ujar warga Gajahan, Pasar Kliwon, Herman Mulyadi, saat dijumpai Solopos.com, di depan Kelurahan Gajahan, Senin (5/11).
Herman menegaskan Kota Solo tidak bisa serta merta dijadikan DIS. Sebab, persoalan dualisme raja Solo sampai sekarang tak kunjung akhir. Hal itulah yang menyebabkan warga Solo khawatir apabila dapat memengaruhi proses kepemimpinan ke depannya.
“Apa pun namanya. Mau istimewa atau tidak, saya tetap enggak setuju kalau Solo dipimpin oleh seorang raja. Kami sudah merasa senang dipimpin oleh orang dari pemerintah,” kata Herman.
Penolakan serupa diungkapkan oleh Titik Rohyani. Perempuan yang rumahnya tak jauh dari tembok Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini malah tidak senang apabila Solo dijadikan DIS.
“Kula pilih pemerintahan saja. Selama ini dana dari pemerintah bisa membantu kebutuhan warga Solo. Lha kalau dari Keraton Solo, dananya dari mana?” ujar warga Gajahan, Pasar Kliwon ini.
Sementara itu, tokoh masyarakat Pasar Kliwon, HM Sungkar, menjelaskan dalam Musrenbangkot yang dibahas beberapa tahun lalu pernah mencuat Kota Solo diusulkan menjadi provinsi tersendiri. Hanya saja, kata Sungkar, persoalan pembentukan provinsi berkaitan dengan perluasan wilayah lain yang mengelilingi Kota Solo. “Perlu ada dukungan dari daerah lain,” jelas Sungkar.
Saat disinggung mengenai DIS, Sungkar tak setuju. “Perlu dipikirkan lagi,” ujarnya.
