SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO —Tak ingin kembali kecolongan masalah narkoba, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana menggelar tes urine bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Suharto, siap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo menindaklanjuti wacana tersebut.
Rencana tes urine mencuat setelah seorang staf pelayanan di Kecamatan Banjarsari, Pujiyanto, kedapatan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
“Segera akan dikomunikasikan dengan DKK mengenai kemungkinan tes urine masuk menu general check up,” ujar Budi saat ditemui di Balaikota, Jumat (2/11/2012).
Sekda mengakui variasi general check up selama ini belum mencakup tes urine. Selain belum pernah ditemukan PNS yang terjerat narkoba, Sekda menyatakan tes urine memerlukan biaya yang tak sedikit.
“Bisa dibilang, anggaran general check up tiap tahunnya cukup minim. Namun dengan adanya fakta PNS terjerat narkoba, tentu tes urine bisa menjadi masukan yang berharga,” katanya.
Jika jadi diterapkan, pihaknya masih menerapkan teknis yang pas untuk menggelar tes tersebut. Pasalnya, selama ini tes kesehatan hanya dilakukan setahun sekali dengan sistem bergiliran. Pihaknya belum mampu menggelar tes kesehatan secara serentak dan menyeluruh.
“PNS di Solo sekitar 1.000-an. Dengan biaya yang ada, kami harus menghitung berapa yang bisa dikaver dari tes urine ini.”
Meski demikian, Sekda menegaskan pengawasan kepala SKPD lebih penting dalam mengantisipasi penyelewengan PNS, termasuk narkoba. Jika boleh memilih, Sekda lebih mengutamakan upaya pembinaan dibanding serangkaian tes.
“Bukan berarti tes urine tidak penting. Kepekaan Kepala SKPD-lah yang perlu diasah,” tuturnya.
Sekda mengakui kasus Pujiyanto adalah indikasi lemahnya pengawasan dalam Pemkot. Menurut Sekda, kepala SKPD bersangkutan harusnya bisa melihat perubahan perilaku dan kinerja para anak buahnya.
“Tidak mungkin tersangka ujug-ujug mengonsumsi narkoba, pasti prosesnya lama. Dari proses itu bisa dilihat tanda-tandanya apakah PNS itu bermasalah atau tidak.”
Senada, Kepala BKD, Etty Retnowati, berharap atasan di tiap SKPD memberi treatment yang seharusnya pada PNS bermasalah. Pembinaan dan teguran awal, imbuhnya, penting untuk menimbulkan efek jera.