SOLOPOS.COM - Andi Malarangeng
JAKARTA–Partai Demokrat (PD) belum akan mengambil sikap terkait dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang seperti yang telah dijabarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari hasil audit investigasi mereka.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua audit BPK yang telah diutarakan ke publik tersebut tidak bisa menjadi acuan bagi seseorang dinyatakan bersalah. Sehingga belum terpikirkan sanksi yang akan diberikan untuk Andi Mallarangeng yang juga merupakan kader partai tersebut.
“Audit BPK sudah kita ketahui semuanya. Tetapi itu bukan vonis, jadi harus dibuktikan secara hukum. Belum tentu dinyatakn bersalah ataupun tidak,” ujar Max di Jakarta, Kamis (1/11).
Menurutnya, sampai saat ini Partai Demokrat tidak bisa menyimpulkan bahwa Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng bersalah dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
“Partai Demokrat belum pada posisi menyatakan bersalah atau tidak untuk Andi Mallarangeng. Sebab BPK bukan lembaga hukum. Biarkan saja ini diproses di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” jelasnya.
Max menegaskan, jika nantinya KPK sudah menetapkan Andi bersalah atas kasus Hambalang, Partai Demokrat akan segera menonaktifkan Andi Malarangeng dari DPP. “Ketika dinyatakan bersalah peraturan partai akan diberikan seperti nonaktif atau apapun, Itu berproses. Prosesnya belum, karena ini baru audit dari BPK, nanti berproses ke lembaga hukum dan disitu kita tunggu,” ujarnya.
Hal yang sama diutarakan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman yang meminta agar pihak KPK segera menindaklanjuti hasil audit investigatif BPK agar segera diketahui siapa yang bersalah dalam kasus tersebut.
“Saya telah baca laporannya, dan disebutkan ada indikasi penyelewangan. Ini merupakan masukan penting bagi KPK, jangan diulur lagi,” tegas Hayono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2012).
Dia mengapresiasi sikap Andi yang menyatakan kesiapannya untuk kerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya KPK dalam rangka membongkar tindak kejahatan korupsi di Kemenpora. Namun, partainya tetap menyerahkan kasus tersebut kepada KPK.
“Tinggal bagaimana KPK menerima bahan dari BPK, sebagai bahan untuk segera ditindak lanjuti. Yang memastikan yang tepat adalah KPK, apakah indikasi itu benar atau tidak,” kata anggota Komisi I DPR itu.
