logo koperasi baru
Senin, 29 Oktober 2012 04:17 WIB Mulia Ginting Munthe/JIBI/Bisnis Ekonomi Share :

UU Perkoperasian Baru Didukung 10 PP dan 5 Permen

JAKARTA — Pemerintah menegaskan Undang-Undang Perkoperasian terbaru yang telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR, implementasinya akan didukung melalui penyusunan 10 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, mengatakan ke-10 Peraturan Pemerintah (PP) tersebut pada dasarnya bisa digabung sehingga diperkirakan hanya menjadi enam PP seperti yang diperlukan.

”Meski demikian, ada waktu kurun dua tahun untuk merampungkan PP dan Peraturan Menteri (Permen) setelah undang-undangitu resmi disahkan melalui tandatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta penomorannya,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (28/10/2012).

Menurut dia, Kementerian Koperasi dan UKM sudah mengantisipasi penyusunan PP dan Permen sejak awal agar tidak berlarut-larut. Oleh karena itu petunjuk teknis pelaksanaannya tidak akan terkatung-katung.

Instansi pemberdaya gerakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) itu sudah menyusun draft untuk beberapa PP. Misalnya, Peraturan Pemerintah untuk Lembaga Pengawas Koperasi dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi.

Kesiapan tersebut, termasuk untuk merealisasi lahirnya Koperasi Syariah seperti yang tertuang dalam draft PP Undang-undang Perkoperasian terbaru, sekaligus menggantikan atau merevisi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.

Sebab, katanya, selama ini telah dikonsep Peraturan Menteri berikut pedoman pelaksanaannya. Sementara untuk pemakaian nama, jenis usaha, dan lain-lain, bisa disatukan dalam satu Peraturan Pemerintah, sehingga bisa dirampungkan dalam dua tahun.

”PP dan Permen dari Undang-undang Perkoperasian terbaru, sebenarnya sudah ditetapkan dua tahun lalu, saat draft rancangan undang-undang itu disetujui Presiden untuk dibahas bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan HAM, serta DPR .

Adapun Undang-undang Perkoperasian terbaru sebagai pengganti UU Nomor 25 tahun 1992 yang telah disahkan terdiri dari 17 Bab dan 126 pasal. Sebanyak 10 PP yang diperlukan di antaranya mengenai ketentuan tata cara, di antaranya pemakaian nama koperasi, dan jenis koperasi.
Kemudian Permen yang diamanatkan mencakup ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas, pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

 

lowongan kerja
lowongan kerja PT.ANUGERAH KENCANA SAKTI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Iklan Baris
  • KARIMUN GX’2005

    KARIMUN GX’2005 Htm,M/T,AD-Solo,PjkBr(70),LsgPkai:087735002228…

  • Lowongan Pengasuh Bayi

    BUKAN PENYALUR,Diutamakn Dr Daerah,Putri Max30th,Pengasuh Bayi Cewek 1Th Lbh&Kbersihan,Wjb TdrDlm DiSolo…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • L300 PU’2008

    L300 PU’2008 Hitam,Pjk Gres,AD-Solo(80Jt Saja)Siap Kerja:784148…

  • XENIA Li’2007

    XENIA Li’2007 Silver VR AC TP Msn Bd PjkBr Istw 82Jt085100051511…

  • Lowongan Sopir,Serabutan &ADM

    PENYALUR VARIASI Mobil Smrg Cr Kryw:Mau Krj,Bs Diprcaya,Sopir:SMA,SIMA 25-35Th,Srbtn:Pria SMA SIM C,2-25Th,Adm…

  • CITY Vtex’2000

    HONDA CITY Vtex’2000 Merah VR AC TP MsnBdy Ist64Jt085100051511…

Leave a Reply



sepatu1

Kolom

GAGASAN
Plus Minus Siaran Langsung Kasus Ahok

Gagasan Solopos, Senin (19/12/2016),  Algooth Putranto. Pengajar Ilmu Komunikasi, pernah menjadi analis di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Solopos.com, SOLO — Kasus dugaan penistaan agama (blasphemy) di Indonesia bukan hal yang baru. Delik usang ini sama tuanya dengan sejarah eksistensi…