SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solo mensyaratkan calon wakil walikota Solo harus dari orang Islam (muslim). Alasannya, masyarakat Solo mayoritas kaum muslim. Selain itu, untuk mengimbangi kepemimpinan Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy).
“Kalau MUI sendiri tidak memersoalkan apakah calon wakil walikota dari partai politik atau non partai. Yang terpenting agamanya harus beda dengan walikota, ya harus beragama Islam. Biar menjadi penyeimbang,” kata Ketua MUI Solo, Zaenal Arifin Adnan, saat ditemui wartawan seusai memberikan sambutan acara seminar yang diadakan Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) di Graha Soloraya, Sabtu (20/10/2012).
Zaenal menjelaskan kriteria wakil walikota dari kaum muslim didasarkan pada masyarakat Solo yang beragama Islam. Dengan harapan, tercipta suatu kondisi dimana Kota Solo tetap aman dan kondusif.
“Kalau bisa yang satu non muslim dan satunya muslim. Itu harus ajeg agar lebih kondusif di dalamnya,” papar Zaenal.
Zaenal menerangkan secara kelembagaan, MUI Solo tidak mau ikut campur mencalonkan siapa orang yang layak menjadi wakil walikota mendampingi Rudy. Jika turut mengajukan nama calon wakil walikota, Zaenal khawatir MUI Solo akan dipersalahkan oleh masyarakat apabila calon tersebut gagal menjadi wakil walikota.
“Kami enggak mau beresiko disalahkan dibelakang hari. Tinggal lihat saja siapa yang maju menjadi wakil walikota, nanti MUI akan mengawal proses ini. Selain beragama Islam, dari MUI tidak ada kriteria khusus calon wakil walikota. Kalau sudah jadi, ya itu milik warga Solo bukan milik partai atau golongan tertentu,” jelas Zaenal.
Zaenal mengharapkan walikota dan wakil walikota Solo sekarang harus lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Selain itu, MUI mengingingkan ada keterbukan dan keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Solo pada umumnya.
“Kepemimpinan sekarang harus lebih baik, jangan njeglek ke bawah. Keterbukan dan keadilan harus nampak,” harapnya.
Selain harapan di atas, pihaknya mendambakan kepemimpinan Kota Solo tidak tumpang tindih. “Artinya beberapa program dengan pembagian tugas harus dilakukan secara profesional. Mana program yang diteruskan dan program yang didahulukan harus jelas konsepnya,” terang Zaenal.