SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/dok)
JOGJA—Sekitar 160 jaringan Pengelolaan Air Minum Desa (PAMDes) Bantul berpotensi mangkrak lantaran tidak ada program pendampingan air bersih dari pemerintah. Relawan PAMDes tidak bisa terus menerus mengelola PAMDes jika tidak ada dukungan biaya dari pemerintah.
Ketua Asosiasi PAMDes Kabupaten Bantul, Sutrisno mengatakan selama ini pemerintah baik pusat maupun daerah hanya membantu infrastruktur air bersih. Setelah rampung, ditinggal begitu saja tanpa ada program pendampingan susulan. Akibatnya air bersih untuk masyarakat tidak berjalan, yang lebih parah lagi, program itu menimbulkan gejolak konflik di tengah masyarakat.
“Makanya kami usulkan ada kebijakan dari Pemda DIY untuk kelola air bersih lebih optimal. Pengen ada payung hukum yang menjadi acuan pemberdayaan masyarakat agar aset PAMDes tidak mangkrak,” ujar Sutrisno disela audiensi dengan Komisi C DPRD DIY, Senin (15/10/2012).
Ketua Komisi C DPRD DIY, Suharwanto mengatakan solusi masalah air bersih ini tidak bisa langsung dipecahkan oleh DPRD atau Pemda DIY. Harus ada cara untuk duduk satu meja dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Kota.
Pembicaraan itu akan mengajak aktifis air bersih maupun stakeholder pemerhati air bersih. Aspirasi mereka ditampung untuk dikemas dalam usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Dengan bagitu ada perencanaan yang detail untuk bisa dianggarkan dalam APBD tahun depan,” katanya.