Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Joko Widodo (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
“Kita akan prioritaskan pembangunan di tempat pemukiman kumuh, bukan dari Jalan Sudirman atau Kuningan,” kata Jokowi saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Mercu Buana di Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat, Rabu. Ia mengambil contoh pemukiman kumuh di Bukit Duri (Jakarta Selatan) dan Kampung Melayu di Jakarta Timur yang selalu kebanjiran dan di pemukiman kumuh Tanah Tinggi Jakarta Pusat. “Kehidupan di kawasan itu seperti bumi dan langit, ada satu rumah ukuran 3×4 meter dihuni 8 jiwa,” ujarnya.
Konsep ini berhasil dilakukan saat ia menata pemukiman kumuh di Solo, dengan arsitektur kampung deret atau vertikal. “Saya mau menjelaskan sebagai Wali Kota Surakarta, baru kemarin saya diberhentikan. Sedang mau bicara sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya belum dilantik, maka saya akan bicara masalah Kota Solo saja,” kata Jokowi yang disambut tepuk tangan para mahasiswa.
Demikian juga terhadap penataan pedagang kaki lima, membutuhkan waktu, kesabaran dan mendengarkan aspirasinya. “Saya sampai 54 kali mengajak makan, ternyata para pedagang kaki lima yang semula menolak relokasi pada akhirnya mendukung. Selama 7 tahun menjadi Wali Kota Surakarta dari 41 pasar tradisional 17 lokasi sudah diremajakan. Dan 23 lokasi pedagang kaki lima berhasil digeser ke tempat yang lebih tertata,” katanya.
Sarjana kehutanan UGM ini mengakui sejak dilantik menjadi Wali Kota Surakarta, belum banyak memahami, mulai dari protokol sampai kebijakan yang harus diputuskan. “Sejak dua hari saya dilantik sampai enam bulan demo tidak henti-hentinya. terakhir 4.000 buruh melakukan aksi demo,” katanya. “Kalau pendemonya belum makan lebih beringas dan matanya melotot-melotot,” katanya.
Tapi setelah mereka diterima dengan duduk lesehan dan didengar aspirasinya ternyata bisa terselesaikan. “Saya selalu terbuka untuk memberikan masukan sesuai kearifan kita adalah musyawarah bukan harus main voting-votingan,” katanya. Dari berbagai masukan, dia berhasil melakukan pemangkasan berbagai birokasi perizinan yang semula penyelesaian izin tidak jelas bisa enam bulan sampai 8 bulan.
Jokowi melanjutkan, ternyata bisa dibuat hanya waktu satu atau dua jam saja. Dengan waktu yang singkat sulit orang untuk menyuap atau melakukan pungli. Pelayanan terhadap warga tidak mampu yang meminta surat rujukan berobat ke rumah sakit, setiap hari bisa 30 sampai 40 orang mengantri. “Orang sudah sakit harus mengantri lagi, ini tidak benar dan ternyata bisa disederhanakan bahkan berobat ke rumah sakit daerah atau ke rumah sakit swasta tidak bayar, sampai cuci darah atau kanker gratis,” katanya.
Apalagi, kata Jokowi, anggaran di DKI Jakarta untuk kesehatan mencapai Rp3 triliun dan pendidikan sampar Rp9,8 triliun. itu lebih dari cukup. “Surakarta anggarannya hanya Rp3,5 triliun. Sedang di Jakarta mencapai Rp30 trilun lebih. Semua tergantung dari political will-nya,” katanya.
Sementara itu, Probosutedjo, Ketua Dewan Pembina Yayasan Menara Bhakti berharap kepada Jokowi sebagai calon gubernur DKI terpilih dapat mengatasi kesenjangan antara rakyat miskin dengan kaum mampu. “Karena kehidupan di Jakarta ini sangat pincang sehingga rakyat kecil kurang mendapat perhatian,” katanya.
