internet internet
Rabu, 3 Oktober 2012 07:20 WIB Dinamika 103 Share :

Izin pemeriksaan kepala daerah

internet

SOLO—Mahkamah Konstitusi—MK membuat terobosan baru dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan putusan ini, aparat penegak hukum terutama jaksa dan polisi tidak lagi perlu meminta persetujuan tertulis dari Presiden untuk memeriksa kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.

MK berpendapat, persetujuan tertulis dari Presiden sebagaimana disyaratkan dalam proses penyelidikan kepala daerah, dinilai akan menghambat proses penyelidikan. Hal itu dikarenakan ada waktu sekitar 2 bulan untuk mengeluarkan persetujuan tersebut.

Adanya rentang waktu ini, dikhawatirkan mereka yang tengah terjerat masalah,  akan menghapus jejak tindak kejahatan atau menghilangkan alat bukti. Bahkan, penyelidikan yang dirahasiakan pun dapat diketahui mereka yang terjerat masalah.

Kontan saja, putusan ini disambut baik hampir semua kalangan termasuk dari kalangan pemerintahan. Jaksa Agung Basrief Arief, misalnya,  menyatakan siap menjalankan putusan MK tersebut. Meskipun demikian, dia menekankan dalam proses penyidikan, kejaksaan tidak bisa gegabah. Mereka tetap harus berkoordinasi dengan pihak lain, terutama terkait penghitungan kerugian negara.

Sambutan baik juga datang dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dia menilai langkah ini langkah ini akan mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.  Bahkan, dia menrangkan sejak Oktober 2004, Presiden telah mengeluarkan 176 izin pemeriksaan terhadap para pejabat negara.

Di tengah berbagai pujian yang dialamatkan pada putusan MK, ada juga yang meminta agar tetap waspada.  Hal itu dikarenakan, putusan ini akan membuka peluang adanya pemerasan. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjajadjaran—Gede Pantja Astawa meminta agar putusan MK ini tidak dimanfaatkan untuk memeras kepala daerah yang terjerat masalah.

Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah dihilangkannya izin Presiden ini mampu menekan laju korupsi di Tanah Air? Sampaikan pendapat, komentar, dan pengalaman Anda melalui Dinamika 103 edisi Rabu (3/10) pukul 08.10-10.00 WIB dengan mengirim SMS ke 0817444103, 081226103103, atau telepon [0271] 739389, 739367. [SPFM/ary]

lowongan kerja
lowongan kerja, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…