SOLOPOS.COM - Sekolah di Sragen yang mengalami kerusakan (Eni Widiastuti/JIBI/SOLOPOS)
SRAGEN — Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 untuk sekolah di Kabupaten Sragen senilai Rp36,4 miliar masih menunggu revisi petunjuk teknis (juknis) yang dilakukan Kemendikbud. Hingga kini belum bisa dipastikan kapan juknis baru akan selesai dibahas.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sragen, Joko Saryono, mengungkapkan revisi juknis perlu dilakukan karena juknis sebelumnya multitafsir. Terutama terkait pengelolaan keuangan DAK, apakah bersifat hibah atau tidak.
“Kami tunggu aturan pasti dari pusat seperti apa,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sragen, Sabtu (29/9/2012).
Sebelumnya DAK yang diperoleh Sragen tahun ini meliputi DAK SD senilai Rp28.350.430.000 dan DAK SMP senilai Rp4.823.640.000. Dana pendamping DAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II mencakup dana pendamping SD senilai Rp2.835.043.000 dan dana pendamping DAK SMP senilai Rp482.364.000. Total DAK beserta pendampingnya sebanyak Rp36.491.477.000.
Ditemui secara terpisah di ruang kerjanya, Senin (1/10/2012), Kepala SDN Jetak 4 yang juga mengampu SDN Sidoharjo 2, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Sutarno, menjelaskan tahun ini ia mengajukan proposal untuk perbaikan tiga ruang kelas SDN Sidoharjo 2. Yaitu untuk penggantian atap ruang kelas dari asbes menjadi genteng, pemasangan eternit dan penggantian mebeler yang rusak. Tujuannya agar siswa bisa belajar lebih nyaman.
“Karena tiga ruang kelas itu menggunakan asbes dan tidak ada eternitnya, ruang kelas panas dan kurang nyaman untuk pembelajaran,” jelasnya.
Namun, katanya, hingga Senin ia belum tahu apakah proposal pengajuannya disetujui atau tidak. Ia berharap proposal disetujui dan bisa direalisasikan secepatnya.
Menanggapi realisasi DAK 2012 yang belum jelas, Sutarno berharap pemerintah segera merampungkan pembahasan juknis, sehingga DAK bisa segera direalisasikan. Pasalnya, bantuan untuk pembangunan sekolah sangat diperlukan banyak sekolah guna mendukung pembelajaran.
Ia menerangkan selama ini kebanyakan masyarakat sudah memiliki pemikiran bahwa pendidikan dasar itu gratis. Sehingga ketika sekolah butuh dana misalnya untuk pembangunan ruang kelas, hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah.
