SOLOPOS.COM - Siti Wahyuningsih (Dok/JIBI/SOLOPOS)
SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo membantah pemberian kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Kader akan menimbulkan masalah baru.
Pemberian fasilitas kesehatan bagi Ketua RT, RW dan kader posyandu ini sudah dipertimbangkan mekanismenya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan pihaknya membuat sistem yang berbeda antara PKMS reguler dan PKMS Kader. Kekhawatiran kalangan DPRD ihwal potensi PKMS salah sasaran menurutnya tidak beralasan. “Harus dipahami semua warga Solo berhak menerima PKMS. Kalau PKMS gold dan silver kemarin kan lebih terkait status ekonomi. Untuk PKMS Kader ini kami kerucutkan ke Ketua RT, RW dan kader posyandu sebagai bentuk penghargaan,” terangnya saat ditemui di Balaikota, Senin (1/10/2012).
Dengan sistem yang tersendiri, pihaknya pun menjamin pengadaaan PKMS Kader tidak akan merecoki data kemiskinan yang ada di Kota Solo. Perempuan yang akrab disapa Ning ini menerangkan, data kemiskinan kota tetap mengacu pada PKMS reguler.
“Sekali lagi, pemberian PKMS Kader di luar pola PKMS reguler.”
Kader Berstatus PNS
Ning menambahkan, Ketua RT, RW maupun posyandu tetap berhak menerima PKMS reguler sesuai status ekonominya. Predikat sebagai anggota PKMS Kader, imbuhnya, tak akan mengganggu pengucuran dana PKMS reguler. “Kalau kader RT RW itu miskin, PKMS gold tetap kami berikan. Begitu pula sebaiknya. Nanti ada acuannya tersendiri.”
Mengenai Ketua RT, RW dan kader posyandu yang berstatus PNS, pihaknya menegaskan layanan PKMS Kader menjadi tak berlaku. Pasalnya, imbuh dia, setiap PNS sudah mendapat Askes PNS yang jaminannya lebih tinggi dari PKMS Kader.
“Kalau RT RW-nya berstatus PNS otomatis enggak dapat PKMS. Fasilitas PKMS diperuntukkan bagi yang belum memperoleh Jamkesmas dan Askes.”
Terkait kemungkinan duplikasi anggaran serta penerima PKMS, pihaknya siap membuat sistem untuk mencegah hal tersebut. Ning mengaku belum menghitung anggaran program yang akan diimplementasikan 2013 tersebut. Ning meyakini jumlahnya tak terlalu membebani anggaran. “Kalau tahun ini jaminan PKMS sekitar Rp21 miliar, tahun depan juga diperkirakan tak jauh dari itu.”