SOLOPOS.COM - Sejumlah siswa SMKN 1 Tulung, Klaten menggelar aksi di halaman sekolah mereka, Kamis (27/9/2012). (Espos/Iskandar/JIBI)
Sejumlah siswa SMKN 1 Tulung, Klaten menggelar aksi di halaman sekolah mereka, Kamis (27/9/2012). (Espos/Iskandar/JIBI)
KLATEN– Seratusan siswa SMKN 1 Tulung, Kabupaten Klaten menuntut kepala sekolah (kasek) mereka dicopot dari jabatannya. Aksi yang digelar di halaman sekolah itu dilakukan karena Kasek SMKN 1, Sarjono dinilai tak transparan dalam mengelola beberapa keuangan pembangunan sekolah dan juga telah memulangkan sejumlah siswa saat proses belajar mengajar berlangsung.
“Di media massa disebutkan, tanah SMKN senilai Rp 2 miliar dan bangunan Rp 690 juta berasal dari APBD. Bahkan ada rencana bantuan pusat senilai Rp 2,1 miliar tapi pihak sekolah masih meminta uang sumbangan kepada orang tua siswa. Misalnya sumbangan pembangunan laboratorium bahasa dan area parker,” ujar perwakilan siswa, Maulana Yakob ketika memberi keterangan kepada wartawan di sela-sela aksi di sekolahnya, Kamis (27/9/2012).
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Klaten, Pantoro, menilai kebijakan pemulangan siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas karena persoalan biaya adalah langkah kuno. Pantoro mengaku tidak menginginkan adanya pemulangan siswa SMKN 1 Tulung saat mengikuti KBM hanya karena persoalan biaya.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Klaten, Pantoro, menilai kebijakan pemulangan siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas karena persoalan biaya adalah langkah kuno. Pantoro mengaku tidak menginginkan adanya pemulangan siswa SMKN 1 Tulung saat mengikuti KBM hanya karena persoalan biaya.
Dia meminta pihak sekolah tidak mengaitkan persoalan biaya pendidikan dengan pemulangan siswa saat mengikuti KBM. “Itu langkah kuno. Sama halnya menyita rapor atau ijazah karena siswa belum lunas biaya tertentu. Sudah tidak zamannya lagi mengambil langkah-langkah seperti itu,” ujar Pantoro.
Lebih lanjut Yakob mengatakan pihaknya juga menyayangkan pihak sekolah yang memulangkan siswa dari kelas gara-gara belum membayar SPP. “Kami menilai kebijakan sekolah sangat merugikan siswa dan orang tua siswa,” ujar dia.
Pantauan di lokasi, aksi demo dimulai serentak kira-kira pukul 10.30 WIB seusai istirahat sekolah. Mereka turun ke halaman sekolah sambil berteriak-teriak danb mengusung beberapa poster yang berisi kecaman terhadap kebijakan kepala sekolah.
Namun aksi itu berlangsung singkat. Karena sejumlah siswa ikut aksi disuruh masuk ke kelas oleh sejumlah guru setempat. Sebab salah seorang teman mereka dinilai telah mewakili aspirasi para siswa.
“Silakan yang lain segera masuk ke kelas masing-masing. Biar teman kalian saja yang memberi ketarangan,” teriak salah seorang guru setempat sambil menyuruh para siswa masuk kelas.
Namun beberapa di antara mereka menghindari guru yang menyuruh masuk sambil menyuarakan ketidakpuasan. Poster yang mereka usung bertuliskan, “Turunkan Kasek, Sekolah Negeri Tidak Bolah Utan”g dan sebagainya yang mereka bawa pun tetap mereka bentangkan.
Kepala Sekolah SMKN 1 Tulung, Sarjono yang sedianya hendak dikonfirmasi tak ada di tempat. Namun salah satu guru setempat Tri Joko mengatakan Sarjono sedang keluar. “Pak kepala tidak ada. Beliau sedang ke Inpsektorat Daerah,” ujar Tri.
Wakil Kepala Sekolah, Burhanul Arifin, mengatakan tidak tahu menahu mengenai pungutan uang ke siswa dan peruntukannya. “Saya tidak bisa berkomentar soal pungutan itu karena saya di sekolah ini masih baru,” papar dia.
Menyinggung siswa yang dipulangkan karena belum membayar SPP, Arifin menyatakan hal itu sudah klir dan tidak ada masalah. “Sebenarnya antara siswa dengan sekolah sudah tidak ada masalah. Kegiatan belajar mengajar juga sudah berjalan normal,” kata dia.
