Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu) Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)
Senin, 24 September 2012 18:13 WIB John Andhi Oktaveri/JIBI/Bisnis Indonesia Politik Share :

FENOMENA JOKOWI
Manfaatkan Momentum Pemerintahan Baru, Jakarta Diusulkan Jadi Contoh Pemberantasan Korupsi

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)

JAKARTA – Provinsi DKI Jakarta diusulkan jadi proyek percontohan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia menyusul akan terbentuknya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Gubenur Joko Widodo.

Usulan itu disampaikan Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid dalam acara Dialog Pilar Negara bertema Penegakan Hukum Terhadap Koruptor di Gedung MPR, Senin (24/9/2012). Menurutnya, kalau proyek percontohan itu berhasil dan Jakarta tampil sebagai pemerintahan yang bersih dari korupsi nantinya, maka langkah itu akan bisa diikuti daerah lainnya.

“Dengan percontohan ini, semua dukungan harus diberikan seperti sumber daya manusia, anggaran, dan sebagainya. Kalau ini berhasil akan diikuti dengan provinsi-provinsi lainnya,” kata Farhan dalam diskusi mingguan tersebut. Dia menambahkan dengan dilantiknya Joko Widodo (Jokowi) sebagai gubernur baru nantinya, dia bisa langsung mengadakan pertemuan dengan kejaksaan dan kepolisian untuk membahas masalah tersebut.

Farhan menyatakan upaya penegakan hukum saja ternyata tidak cukup untuk memberantas korupsi sehingga perlu dilakukan terobosan baru dengan membuat daerah percontohan tersebut. Setelah satu provinsi dijadikan percontohan, katanya, pada tahap berikutnya bisa dilanjutkan dengan lima sampai enam provinsi berikutnya. Menurut Farhan, pemberantasan korupsi sudah dijalankan sejak pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi dengan nama lembaga yang berbeda-beda. Bahkan MPR mengeluarkan Ketetapan tentang pemberantasan KKN (Tap MPR No XI/MPR/1998).

“Namun semuanya tidak beres,” ujarnya. Dia menyebutkan salah satu penyebab tidak beres itu terlihat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. “Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya bangsa,” ujarnya. Turut berbicara dalam disksui itu selain Farhan, Ketua Komisi III DPR, I Gde Pasek Suardika dan pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi.

Ketua Komisi III DPR, I Gde Pasek Suardika mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan pola-pola reaksioner. Pola seperti penyadapan dan penangkapan tidak bisa menyentuh kasus-kasus besar, katanya. “Desain pemberantasan korupsi itu hanya sadap dan tangkap. Ini hanya untuk menghibur saja. Ada skandal korupsi yang nilainya triliunan rupiah yang tak tersentuh seperti di sektor minyak dan gas,” katanya.

Pasek memberi catatan bahwa korupsi banyak terjadi di penyelenggara negara. Korupsi disebabkan tiga hal yaitu adanya kewenangan, kesempatan, dan niat, katanya. “Selama masih ada tiga hal itu maka korupsi akan tetap ada. Karena itu kewenangan harus diatur secara jelas, dan perlu pengawasan untuk meminimalisir kesempatan,” katanya.

lowongan kerja
lowongan kerja Batavia Prosperindo Finance, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Iklan Baris
  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • Lowongan Sopir,Serabutan &ADM

    PENYALUR VARIASI Mobil Smrg Cr Kryw:Mau Krj,Bs Diprcaya,Sopir:SMA,SIMA 25-35Th,Srbtn:Pria SMA SIM C,2-25Th,Adm…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • KARIMUN GX’2005

    KARIMUN GX’2005 Htm,M/T,AD-Solo,PjkBr(70),LsgPkai:087735002228…

  • XENIA Li’2007

    XENIA Li’2007 Silver VR AC TP Msn Bd PjkBr Istw 82Jt085100051511…

  • L300 PU’2008

    L300 PU’2008 Hitam,Pjk Gres,AD-Solo(80Jt Saja)Siap Kerja:784148…

  • Lowongan Pengasuh Bayi

    BUKAN PENYALUR,Diutamakn Dr Daerah,Putri Max30th,Pengasuh Bayi Cewek 1Th Lbh&Kbersihan,Wjb TdrDlm DiSolo…

  • CITY Vtex’2000

    HONDA CITY Vtex’2000 Merah VR AC TP MsnBdy Ist64Jt085100051511…

Leave a Reply



refresh

Kolom

GAGASAN
Plus Minus Siaran Langsung Kasus Ahok

Gagasan Solopos, Senin (19/12/2016),  Algooth Putranto. Pengajar Ilmu Komunikasi, pernah menjadi analis di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Solopos.com, SOLO — Kasus dugaan penistaan agama (blasphemy) di Indonesia bukan hal yang baru. Delik usang ini sama tuanya dengan sejarah eksistensi…