SOLOPOS.COM - ilustrasi
SRAGEN--Komisi I DPRD menyoroti kinerja eksekutif yang dinilai lambat perihal proses pencairan dana operasional RT/RW senilai Rp50.000 per bulan. DPRD mendapat laporan hanya sebanyak 10 persen dari total 6.000 RT/RW se-Kabupaten Sragen yang telah mencairkan.
“Padahal dana itu dianggarkan di APBD 2012. Ini ada apa? Ini sudah menjelang akhir tahun. Kenapa baru 10 persen saja yang mencairkan? Saya menduga eksekutif tidak melaksanakan tugas secara maksimal. Mereka kurang turun ke bawah untuk melakukan sosialisasi,” kata Ketua Komisi I DPRD Sragen, Inggus Subaryoto, saat ditemui Solopos.com usai rapat paripurna di ruang Rapat Paripurna DPRD Sragen, Selasa (18/9/2012).
Tak hanya soal sosialisasi, Inggus menilai masih banyak hal yang kurang pas terkait kebijakan itu. Dia menyinggung soal penggunaan sistem by name dan by address yang diduga masih menimbulkan permasalahan. Dia menilai penggunaan sistem itu masih kurang efektif. Selain itu, dia juga mencontohkan soal pembuatan surat pertanggungjawaban (Spj) yang harus dibuat masing-masing Ketua RT/RW yang menerima dana operasional. Padahal menurut Inggus, sebagian besar sumber daya manusia (SDM) Ketua RT/RW di bawah rata-rata.
Sementara itu, Asisten I Bagian Pemerintahan dan Tata Praja Sekretariat Daerah Sragen, Parsono, membenarkan apabila masih 10 persen Ketua RT/RW yang mencairkan dana operasional RT/RW hingga Selasa (18/9/2012).
Dia menyebutkan Kecamatan Sukodono dan Mondokan yang telah mencairkan dana operasional itu. Namun Parsono menampik apabila pemerintah Kabupaten Sragen dikatakan belum bekerja maksimal. Dia menuturkan kembali membuat surat edaran ke kecamatan terkait pencairan dana.
“Kami sudah memberikan contoh untuk pembuatan Spj. Jadi agak kurang pas kalau dikatakan kami tidak melakukan apa-apa. Kami juga meminta camat membimbing lewat lurah,” ujar Parsono saat dihubungi Solopos.com, Selasa.
Lebih lanjut perihal sistem pencairan dana operasional RT/RW, Parsono menyinggung rencana pencairan dana operasional dengan cara berbeda pada 2013. “Pencairan akan dibarengkan dengan pencairan Alokasi Dana Desa. Rencananya seperti itu pada 2013. Tetapi itu masih akan dibicarakan lagi supaya lebih matang. Tujuannya supaya memudahkan Ketua RT/RW soal pembuatan Spj,” pungkasnya.
