SOLOPOS.COM - Umbu TW Pariangu, Penulis, Mahasiswa Pascasarjana Fisipol, UGM. (FOTO/Istimewa)
Dulu “tongkat kayu dan batu jadi tanaman” bagai nyanyian yang menerbitkan fajar nasionalisme di ubun-ubun rakyat. Namun kini tinggal nyanyian kelam di ujung petang seiring pudarnya nasionalisme. Kekayaan dan kesuburan bumi sudah lama dibancaki kekuatan korporasi asing. Simbol keindonesiaan digerusi identitas dan produk luar. Mengonsumsi produk-produk impor (mulai dari makanan, minuman, pakaian, mainan anak hingga pakaian bekas) seakan surga politik menaikkan gengsi.
Dulu negeri ini mampu berswasembada beras dan memakmurkan petaninya. Di dekade 1980 produktivitas lahan 5,6 ton per hektare. Kini kita menjadi importir beras sekaligus menelantarkan nasib 25,4 juta petani yang hidupnya lebih mutung dibanding petani 30-40 tahun lalu. Pada 1960-an, 1 kuintal beras sama nilainya dengan 10 gram emas, sekarang untuk mendapatkan 1 gram emas, petani harus menjual 1 kuintal beras (Pakpahan, 2007). Naiknya pertumbuhan ekonomi kita kontras dengan pertumbuhan sektor peertanian. Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi 6,1%, namun sektor pertanian hanya tumbuh 2,9%.
Padahal sektor pertanian menyerap 41% dari total tenaga kerja Indonesia. Lahan yang kian terdesak, sarana irigasi buruk, teknologi pertanian yang lemot, merupakan penyebab kita tertinggal. Dalam hal alokasi anggaran, anggaran Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian tahun 2012 yang disanggupi pemerintah cuma Rp580 miliar, lebih rendah daripada anggaran Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. Opsi pemborosan birokrasi seperti inilah yang membuat seret daya saing dan martabat ekonomi-politik negara.
Padahal sektor pertanian menyerap 41% dari total tenaga kerja Indonesia. Lahan yang kian terdesak, sarana irigasi buruk, teknologi pertanian yang lemot, merupakan penyebab kita tertinggal. Dalam hal alokasi anggaran, anggaran Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian tahun 2012 yang disanggupi pemerintah cuma Rp580 miliar, lebih rendah daripada anggaran Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. Opsi pemborosan birokrasi seperti inilah yang membuat seret daya saing dan martabat ekonomi-politik negara.
Tak Gesit
Bayangkan, sebagai negara dengan panjang pesisir 95.181 kilometer dan luas perairan 5,7 juta kilometer persegi, kita masih juga mengimpor 1,58 juta ton garam senilai Rp900 miliar. Kebutuhan garam nasional 2.850.000 ton, sementara produksi garam dalam negeri hanya 1.245.000 ton. Sisanya, 1.610.000 ton harus diimpor. Padahal garam diperlukan untuk industri Chlor Alkali Plant, industri aneka pangan, pengeboran minyak, maupun kebutuhan rumah tangga. Salah satu kendalanya soal pembebasan lahan. PT Chetaam Salt dari Australia misalnya, sudah membangun kantornya di Flores tapi dari 1.050 hektare lahan yang dibutuhkan, yang tersedia baru 700 hektare. Pemerintah tampaknya kurang gesit menyiasati problema ini lewat mekanisme konstitusional dan terobosan birokrasi.
Itu pun dengan realitas pahit, minimnya minat memgonsumsi produk sendiri dan ekspansi industri. Industri kimia memang potensi ekspornya cukup prospektif tetapi terjebak impor bahan baku yang amat besar. Sementara pemerintah tidak memiliki pola insentif ekonomi guna menguatkan industri nasional dari kooptasi negara-negara lain seperti Jepang, Eropa, dan AS.
Kita perlu belajar bagaimana Tiongkok, Jepang, Korea mengokohkan industrinya dengan sokongan budaya yang lebih menyukai belanja produk dalam negeri, selain manajemen reservoir energi mereka yang rapi. Kita mungkin menduga, Tiongkok mencari sumber energi ke berbagai negara karena mengalami krisis energi. Ini salah besar! Mereka tidak miskin energi tapi ingin menduplikasi strategi yang dilakoni AS dengan menyimpan cadangan energi untuk masa depan rakyatnya.
Maka lihatlah data World Energy Council: cadangan terbukti minyak bumi di Tiongkok 20,35 miliar barel sedangkan di negara kita cuma 4,05 miliar barel. Sementara itu cadangan terbukti gas alam di Tiongkok sebesar 3,03 triliun m3, dan cadangan batu bara Tiongkok mencapai 114,5 miliar ton, di Indonesia tinggal 5,53 miliar ton.
Di sisi lain, kurangnya pasokan gas untuk industri makanan dan minuman turut memperlemah daya saing bangsa. Tidak mengherankan jika produksi makanan, minuman kita kalah mutu saat bersaing dengan produk negara Malaysia. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAMMI) misalnya, dari total kebutuhan gas 2.235 juta kaki kubik per hari (mmscfd) baru 940 mmscfd yang terpenuhi (35 persen).
Padahal menurut Ketua GAMMI, dari sisi pasokan, produksi gas Indonesia berlebih. Masalahnya pemerintah tidak mau mengamankan kebijakan memasok ke industri lokal termasuk melakukan renegosiasi pasokan dengan negara luar seperti Singapura, sehingga gas malah diekspor. Meski perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri sudah diberlakukan, yakni dialokasikan 75 persen dan diprioritas untuk industri dalam negeri, namun ini hanya di atas kertas.
Pengembangan industri ke kawasan timur mau tak mau harus dilakukan demi pemerataan ekonomi. Beberapa sektor berpotensi dikembangkan di kawasan timur seperti perkebunan kelapa sawit di Dumai, Riau atau sumber daya alam Rotan dan Kakao di Palu, Sulteng. Saat ini ada 58 kawasan industri yang tersebar di 13 provinsi dan 24 kabupaten/kota dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kawasan industri mencapai 1,5 juta orang dengan luas lahan yang digunakan 29 ribu hektare. Lahan di Jawa sudah terbatas untuk menampung aktivitas industri besar, apalagi pembangunan saat ini selalu dikaitkan dengan isu-isu lingkungan.
Kedaulatan
Nasionalisme untuk tak bergantung produk impor perlu dibangkitkan. Memang pertumbuhan impor barang konsumsi pada periode Januari-April 2012 sebesar 3,1 persen, lebih rendah dibanding pertumbuhan pada periode sama tahun 2011 yakni 39,6 persen. Impor barang konsumsi mencapai 4,3 miliar dollar AS, lebih sedikit dibanding periode yang sama 4,4 miliar dollar AS. Namun tak sedikit barang-barang yang diselundupkan memakai pelabuhan tikus lalu dibawa ke pelabuhan lokal dalam negeri, lalu dikirim ke pelabuhan daerah tujuan.
Maka barang yang terangkut dianggap sebagai kiriman dari daerah lain atau lintas daerah mulai dari narkoba sampai pakaian bekas. Di Batam saja terdapat 70 pelabuhan tikus yang turut memengaruhi penerimaan pajak (Kompas, 9 Juni 2012). Pengawasan intensif pelabuhan dan jalur distribusi barang perlu dilakukan secara sinergis oleh pemerintah, apalagi 2012 ditargetkan pemasukan pajak perdagangan 47,99 triliun yang terdiri dari pendapatan bea masuk 24,73 triliun dan pendapatan bea keluar 23,36 triliun.
Tiap tahun 17 triliun uang rakyat dihabiskan membeli buah dan sayur impor. Sebelumnya, pemerintah berencana mengendalikan impor produk hortikultura dengan mengurangi pintu masuk impor buah dan sayur dari delapan menjadi empat pintu masuk, yakni Surabaya, Belawan, Makassar, dan Bandara Soekarno-Hatta. Namun pengetatan buah impor yang sedianya berlaku 19 Juni 2012 ditunda karena importir belum siap dan alasan terikat mekanisme WTO.
Pemerintah sepertinya mudah dikendalikan kepentingan asing. Mestinya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, berbagai negosiasi dan diplomasi ke luar memperjuangkan kepentingan nasional perlu digencarkan sehingga kita tidak terus tersandera musim kering nasionalisme seperti begini.
