SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA–Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menilai penarikan 20 penyidik KPK adalah buntut dari konflik Poldi dengan KPK. Hubungan kedua lembaga dinilai memanas karena pengusutan kasus Korlantas Polri.
“Kami melihat belakangan ini ada dua isu yang memanas, yang satu penarikan penyidik KPK oleh Polri yang kemudian diartikan berhubungan dengan isu lainnya yakni upaya menahan tahanan KPK di Rutan TNI,” kata Pasek, Sabtu (15/9/2012).
Menurut Pasek, Polri dengan KPK seharusnya berkoordinasi dengan baik. Negara memberikan anggaran, SDM bermutu, dan payung hukum yang kuat, untuk melakukan pemberantasan korupsi.
“Untuk bahu-membahu, dukung-mendukung dalam pemberantasan korupsi. Bukan ego-egoan, menang-menangan, antar institusi. Jadi yang dipertontonkan antara Polri dan KPK adalah sangat mengecewakan, jauh dari semangat memberantas korupsi, kembalilah ke jalan yang benar,” kata Pasek.
Di tengah sengketa perkara Simulator SIM, Mabes Polri secara mendadak menarik 20 penyidiknya yang ada di KPK. Penarikan ini penuh kejanggalan, bukan hanya pada momen penarikan, melainkan juga pada prosedur yang sudah ada sebelumnya.
Penarikan penyidik oleh Mabes Polri sebenarnya sudah menjadi hal yang rutin dan lazim di KPK. Namun selama ini penyidik yang kembali ke Trunojoyo — tempat kantor Mabes Polri– itu, merupakan penyidik yang masa tugasnya habis.
Setiap penyidik atau PNS yang diperbantukan ke KPK, memiliki kontrak kerja empat tahun. Kontrak bisa diperpanjang empat tahun lagi, jika kedua belah pihak sepakat. Nah, selama ini penyidik yang ditarik ke Polri, adalah penyidik yang tengah berada di penghujung tahun keempat atau tahun kedelapan.
Sedangkan, di antara 20 penyidik KPK yang ditarik Mabes Polri secara serempak itu, ada di antaranya yang masih tahun pertama dan tahun kedua. Pihak KPK masih akan memperjuangkan para penyidik yang ditarik Mabes Polri itu.