SOLOPOS.COM - Mobil ambulans RSU Banyudono. (Septhia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS)
Mobil ambulans RSU Banyudono. (Septhia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI–Pengajuan anggaran untuk pengadaan mobil ambulans oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyudono, Boyolali, harus diajukan langsung oleh rumah sakit bersangkutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD. Pengajuan tersebut bukan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).
Demikian ditegaskan Kepala Dinkes Kabupaten Boyolali, Syamsudin, ketika dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (12/9/2012).
Syamsudin menjelaskan RSUD merupakan satuan kerja (satker) tersendiri yang terpisah dengan Dinkes. Sehingga pengelolaannya langsung oleh pihak rumah sakit, termasuk untuk pengelolaan keuangannya.
“Kalau Dinkes pengawasannya kan ke puskesmas-puskesmas, termasuk apa saja yang menjadi kebutuhan puskesmas tersebut. Kalau RSUD sendiri, karena RSUD merupakan satker tersendiri. Terpisah dari Dinkes,” ungkap Syamsudin.
Ditanya kondisi mobil ambulans yang dioperasikan oleh puskesmas-puskesmas, Syamsudin menjelaskan saat ini rata-rata kondisinya masih baik.
“Pengadaan mobil ambulans puskesmas jenis APV, terhitung keluaran tahun baru. Kondisinya saat ini rata-rata masih baik dan layak,” katanya.
Terkait operasional mobil ambulans di sejumlah puskesmas, Syamsudin mengatakan menjadi tanggung jawab masing-masing puskesmas untuk pemeliharaannya. Pihaknya meminta pihak puskesmas melakukan perawatan yang baik.
”Tentunya harus dirawat sebaik-baiknya agar kondisi ambulans tersebut tetap baik untuk melayani masyarakat,” imbuh dia.
Terpisah, Direktur RSU Pandanarang, Endang Sri Widati, mengungkapkan RSU tersebut mengoperasikan empat mobil ambulans dan satu mobil jenazah.
”Untuk empat mobil ambulans kondisinya cukup baik dan layak digunakan. Tapi untuk mobil jenazah memang perlu diganti karena sudah tidak layak,” kata Endang.
Untuk itu, Endang mengatakan tahun ini pihaknya berencana membeli satu unit mobil pengantar jenazah yang dananya bersumber dari RSU tersebut. Sebab RSU Pandanarang dikelola sebagai badan layanan umum daerah (BLUD).