Soloraya
Rabu, 5 September 2012 - 12:38 WIB

LELANG PROYEK: Dewan Soroti Masih Ada Lelang Proyek Manual

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Fuadi (Nadhiroh//JIBI/SOLOPOS)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Fuadi (Nadhiroh//JIBI/SOLOPOS)

BOYOLALI--Pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa dengan sistem e-procurement oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali hingga kini belum diterapkan 100 persen. Bahkan sebagian besar pelaksanaan lelang masih dilakukan dengan sistem manual. Hal itu pun menuai sorotan.

Advertisement

Menurut catatan solopos.com, pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa dengan sistem e-procurement mulai diujicobakan Pemkab Boyolali, Mei 2010 lalu. Lelang yang diujicobakan saat itu ada tiga paket. Sementara untuk 2011, ada sebelas paket pekerjaan yang dilelangkan dengan sistem tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Fuadi, mengemukakan meskipun Pemkab telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memroses pelaksanaan lelang secara online, sebagian besar proyek yang didanai APBD 2012 ini masih dilakukan dengan sistem manual. Padahal menurutnya, dengan diterapkannya layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) itu, proses lelang pengadaan barang/jasa dapat lebih efisien.

Advertisement

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Fuadi, mengemukakan meskipun Pemkab telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memroses pelaksanaan lelang secara online, sebagian besar proyek yang didanai APBD 2012 ini masih dilakukan dengan sistem manual. Padahal menurutnya, dengan diterapkannya layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) itu, proses lelang pengadaan barang/jasa dapat lebih efisien.

“Tapi untuk proyek-proyek tahun ini sebagian besar lelang masih dilakukan secara manual, tanpa e-procurement,” ungkapnya ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Boyolali, Rabu (5/9).

Pihaknya berharap dengan diterapkannya sistem LPSE dalam proses pelaksanaan lelang itu dapat berdampak terhadap penghematan anggaran daerah sekaligus mencegah munculnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Advertisement

Untuk itu, pihaknya mendorong peran ULP agar lebih optimal melaksanakan penerapan sistem e-procurement tersebut. Sementara dari sisi rekanan, Fuadi berharap mereka juga bisa lebih siap dengan diterapkannya sistem tersebut.

Ditemui terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Sri Ardiningsih, mengakui pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa di Kota Susu sebagian masih menggunakan sistem manual. Dijelaskannya, penerapan sistem e-procurement di wilayah itu dilakukan secara bertahap.

“Untuk lelang, memang ada yang manual dan ada yang dengan sistem e-procurement. Sebab untuk penerapan sistem tersebut, memang dilaksanakan bertahap,” terang Sekda saat dimintai konfirmasi perihal penerapan sistem e-procurement.

Advertisement

Kepala ULP, Bambang J, membenarkan penerapan e-procurement di Boyolali hingga saat ini dilaksanakan bertahap.

“Terlebih keberadaan ULP sendiri baru tahun 2012 ini, sehingga penerapan e-procurement dilaksanakan step by step,” terangnya.

Disebutkan Bambang, tahun ini sudah ada 30 paket pekerjaan yang dilelang secara online dengan nilai total Rp44 miliar oleh ULP.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif