SOLOPOS.COM - Jokowi-Foke (Dokumentasi)
JAKARTA–Isu SARA meramaikan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampouw menilai hal ini karena Panwaslu tidak tegas dan banci dalam melakukan pengawasan.
“Saya kira kenapa marak adanya isu SARA karena putusan Panwaslu yang banci,” kata Jeirry dalam diskusi ‘Selamatkan Pilkada DKI Jakarta yang Jurdil dan Tanpa SARA’ di Rumah Makan Dapur Selera, Jalan Prof Soepomo 45, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2012).
Menurut Jeirry, hal tersebut dipicu putusan Panwaslu yang tidak menghukum Rhoma Irama. Atas putusan ini maka berimplikasi ke banyak hal.
“Kasus ini melegalkan dua hal, yang pertama kampanye SARA itu boleh dan kampanye di tempat-tempat ibadah itu boleh,” ujar Jeirry.Alhasil, keputusan Panwaslu DKI Jakarta ini memicu massalisasi penggunaan rumah ibadah untuk berkampanye.
“Memang setelah putaran satu tensi politik di Jakarta menjadi tinggi. Khusus untuk pasangan calon, persoalnnya hanya menang kalah akan tetapi sebenarnya adalah membangun demokrasi,” tandas Jeirry.
Dalam kesempatan yang disama, rohaniawan KWI, Romo Benny Susatyo meminta Pilkada DKI Jakarta menjadi momentum pembelajaran demokrasi. Dia yakin warga Jakarta tidak menggunakan politik SARA tersebut.
“Pemimpin yang menggunakan isu SARA adalah pemimpin yang mengkhianati Pancasila dan tidak pantas hidup di bumi Indonesia,” ujar Benny.
Dalam diskusi tersebut, mereka mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Hadir dalam deklarasi tersebut aktifis KontraS Usman Hamid, pengamat kepolisian Neta S Pane, LSM Indonesia BUdget Centre Arief Nur Alan dan Ketua Gerakan Indonesia Bersih Adie Masardi.
