SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI-Permohonan dropping air di wilayah yang mengalami krisis air bersih di Kabupaten Boyolali bisa diajukan tanpa proposal.
Pendistribusian bantuan tersebut akan diprioritaskan berdasarkan surat resmi dan data dari camat setempat. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Sri Ardiningsih, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/9/2012).
“Untuk permohonan bantuan dropping air bersih tidak perlu harus menunggu pengajuan proposal. Yang penting camat setempat mendata kemudian sampaikan surat resminya kepada Pemkab, akan langsung ditindaklanjuti,” tegas Sekda.
Sekda tidak memungkiri sekitar 2/3 wilayah Kabupaten Boyolali merupakan daerah rawan kekeringan. Untuk mengatasinya, Pemkab telah memetakan beberapa wilayah rawan kekeringan tersebut. “Untuk penanganannya, bantuan juga sudah siap, baik itu dana dari APBN, APBD provinsi [Provinsi Jateng], APBD, hingga donasi dari sejumlah mitra Pemkab, seperti Bank Jateng, PMI dan pihak swasta lainnya,” paparnya.
Sebagai informasi, Pemkab telah menyiapkan dana senilai Rp35 juta untuk penanganan masalah kekeringan. Melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2012, Pemkab kembali mengajukan tambahan dana senilai Rp70 juta. Sementara Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Boyolali, Hardiyanti menegaskan dengan pengajuan tambahan dana tersebut penanganan daerah rawan kekeringan di Boyolali bisa terpenuhi secara optimal.
“Jika terealisasi, dana tersebut [Rp70 juta] rencananya dipergunakan untuk dropping air bersih sebanyak 800 kali di sejumlah daerah rawan kekeringan,” terangnya