SOLOPOS.COM - Bupati Klaten, Sunarna (Dok/JIBI/SOLOPOS)
KLATEN–Bupati Klaten, Sunarna, mengaku akan mengevaluasi sistem pengadaan seragam sekolah di SD dan SMP di Klaten yang sudah menyeret 22 kepala sekolah (kasek) ke jalur hukum.
Bupati tidak menginginkan kasus pengadaan seragam sekolah yang menyeret 22 kasek ke jalur hukum itu terulang di masa-masa mendatang.
Dia mengaku kasihan dengan 22 kasek yang harus berhadapan dengan hukum karena dugaan mark up pengadaan seragam sekolah. “Saya kasihan. Mereka sudah bekerja keras untuk memajukan pendidikan di sekolahnya tetapi masih harus berurusan dengan pihak berwajib,” ujar Sunarna kepada Solopos.com, Sabtu (25/8/2012).
Sunarna tidak mempersoalkan pengadaan bahan seragam melalui koperasi. Akan tetapi, dia tidak setuju jika koperasi mengambil untung terlalu besar yang memberatkan orangtua siswa. “Keuntungan itu bisa digunakan untuk menggerakkan koperasi lebih maju. Keuntungan itu dibolehkan selama dalam batas kewajaran,” paparnya.
Sunarna menegaskan tidak semua seragam dan atributnya itu harus dibeli melalui koperasi sekolah. Melalui Dinas Pendidikan, kata Sunarna, Pemkab Klaten tidak mewajibkan orangtua membeli semua bahan seragam melalui koperasi. “Kalau untuk bahan kain OSIS atau pramuka masih bisa beli sendiri di pasar. Kalau untuk batik, olahraga dan sejumlah atribut itu bisa dibeli di koperasi supaya seragam,” katanya.
Pada tahun mendatang, Sunarna berjanji akan menerbitkan surat edaran yang menyebut orangtua siswa tidak wajib membeli semua jenis seragam sekolah melalui koperasi. Disinggung adanya dugaan kongkalikong antara koperasi, kasek, dan toko kain, Sunarna mengatakan mestinya hal itu tidak terjadi. “Saya tidak tahu kebenarannya. Bisa ditanyakan langsung pada mereka yang bersangkutan,” tambahnya.