SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA — Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mempertanyakan RAPBN 2013 yang defisit sebesar 1,6 persen karena penyerapannya selama ini terlalu di bawah 90 persen.
“Meskipun RAPBN 2013 mengalami penurunan dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB, tapi untuk apa defisit tersebut kalau diserap hanya di bawah 90 persen,” kata Enny Sri Hartati saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/8/2012) malam.
“Meskipun RAPBN 2013 mengalami penurunan dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB, tapi untuk apa defisit tersebut kalau diserap hanya di bawah 90 persen,” kata Enny Sri Hartati saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/8/2012) malam.
Enny mengatakan defisit RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) dipenuhi dari permintaan utang luar negeri dimana penyerapan utang tidak maksimal.
“Sampai akhir tahun yang terserap itu hanya selalu di bawah 90 persen. Kalau memang begitu untuk apa kita berutang,” kata Enny.
Menurut dia, pemerintah seharusnya menyusun program prioritas dengan perencanaan yang matang dan komprehensif. “Nantinya benar-benar dilaksanakan sesuai “on schedule” dengan “output dan outcome” yang jelas dan terukur. Kalau memang itu anggarannnya memang kurang barulah itu yang akan diambilkan dari hutang berdampak defisit anggaran tetapi kalau sistem perencanaannya selama ini dimana 2-3 bulan sudah APBN-P lagi atau sudah direvisi lagi, artinya perencanaannya itu amburadul,” kata Enny.
Enny mengatakan kalau utang hanya dihambur-hamburkan ke kegiatan yang tidak efektif serta “output dan outcomenya tidak jelas untuk apa defisit karena nantinya “anak cucu kita yang harus menanggung”.
“Kita bukan anti-utang tapi kalau tidak produktif buat apa,” tegas Enny.
Menurut dia, anggaran yang tidak perlu atau untuk berfoya-berfoya lebih baik dipakai untuk investasi. Investasi meningkat itu yang disebut pengetatan anggaran.
“Ketika ada pengetatan anggaran segala macam tetapi tidak ada investasi yang meningkat signifikan berarti itu bukan pengetatan,” katanya.
Enny menambahkan porsi birokrasi yang lebih dari 70 persen bukanlah pengetatan anggaran.
Pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau turun dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini pada pidato penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis malam.
Dijelaskan, defisit tersebut bersumber dari pendapatan negara yang direncanakan mencapai Rp1.507,7 triliun atau naik 11 persen dari target pendapatan negara pada APBN-P 2012 serta anggaran belanja negara yang direncanakan mencapai Rp1.657,9 triliun, naik 7,1 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P 2012.
“Dengan konfigurasi seperti itu, dalam RAPBN 2013 kita upayakan untuk mengendalikan defisit anggaran menjadi Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari PDB, turun dari defisit APBN-P 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB,” kata Presiden. JIBI/SOLOPOS/Ant
