SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Mulai 1 Agustus 2012 pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil dinas mulai diberlakukan di DIY. Diakui atau tidak, pemerintah jelas terlihat gagap dan tidak siap dengan hal tersebut.
Terbukti, pemerintah di masing-masing kabupaten/kota memiliki cara-cara yang berbeda. Ada yang menggunakan sistem stikerisasi, tetapi ada juga yang hanya mengandalkan nota pembelian BBM saja. Sedangkan sanksi bagi mereka yang melanggar hampir tidak ada.
Pembatasan semacam semacam ini jelas tidak akan efektif. Bahkan di sejumlah tempat justru terjadi aksi borong oleh pemilik mobil dinas sehari sebelum pemberlakuan aturan tersebut. Dan pemerintah maupun pertamina tak bisa berbuat apa-apa. Penghematan seperti hanya program setengah hati.
Sesungguhnya, rumitnya pembatasan BBM sudah bisa diprediksi sejak awal. Bukan hanya di tingkat DIY tetapi juga skala nasional. Banyak orang pesimistis pembatasan semacam itu bisa dilakukan. Bukan hanya sistemnya yang tidak bagus, tetapi tingkat kesadaran masyarakat yang begitu rendah menjadikan program itu hanya seperti angin lalu saja.
Sulit dan rumitnya pembatasan BBM bagi mobil dinas ini sebaiknya menjadi cermin bagi pemerintah DIY yang berencana melakukan pembatasan lebih luas. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa waktu lalu mengatakan mulai 1 September pembatasan BBM juga akan diberlakukan untuk masyarakat umum. Aturannya teknisnya seperti apa Kabupaten/Kota yang diminta untuk menyusun.
Jelas program itu jauh lebih rumit. Bagaimana akan membatasi rakyat dalam membeli BBM? Apakah tidak justru memunculkan risiko rakyat rebutan BBM dan berupaya menimbun? Apakah tidak memunculkan keresahan masyarakat? Semua pertanyaan itu harus benar-benar dikaji sebelum program itu dilaksanakan.
Yang juga perlu dicermati, Pertamina menyatakan penghematan BBM untuk mobil dinas ternyata hanya bisa menghemat paling banyak 3% dari jumlah semula. Jumlah itu sangat kecil dan nyaris tidak akan membawa dampak.
Artinya apa? Artinya penghematan tidaklah cukup dilakukan dengan pembatasan premium bagi mobil dinas saja. Program-program penghematan yang lain seperti listrik sejak dulu digembor-gemborkan. Hal itu juga harus dilakukan.
Dan yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat bahwa premium adalah bahan bakar yang bersubsidi. Dan subsidi diberikan kepada rakyat miskin. Bukan orang-orang kaya. Seharusnya para pemilik kendaraan mewah sadar bahwa membeli premium atau bensin berarti makan jatah rakyat miskin. Selama masih punya malu, hal itu semestinya tidak dilakukan.
Kesimpulannya, penghematan BBM bukan sekadar sebuah program saja. Yang lebih penting adalah sikap dan kesadaran semua pihak. Tanpa ada kesadaran,program penghematan seperti apapun bentuknya hanya akan menjadi omong kosong semata.