Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
Sekda Karanganyar, Samsi, mengatakan ke-empat permasalahan tersebut yakni minimnya bantuan dana di sektor industri, pemerataan guru SD, pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan belum ada alat berat untuk penanggulangan bencana alam. “Misalnya industri batik tulis di Girilayu, Kecamatan Matesih yang masih memerlukan bantuan modal untuk mengembangkan usaha,” katanya saat menerima kunjungan kerja DPD RI di Ruang Podang Setda Karanganyar, Kamis (26/7/2012).
Pemerataan guru SD juga masih menjadi permasalahan utama di bidang pendidikan. Saat ini, guru SLTA dan SLTP akan dipindahtugaskan mengajar sebagai guru SD. Sebab, mayoritas SD di Karanganyar masih kekurangan guru. Saat ini, jumlah SD di Karanganyar sekitar 490 sekolah. Sementara jumlah kekurangan guru sebanyak 435 guru.
Kondisi geografis wilayah Karanganyar yang berada di lereng Gunung Lawu sangat rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor. Namun, selama ini, pihaknya belum mempunyai alat berat yang digunakan mengevakuasi korban saat terjadi bencana alam. “Kami harus meminjam alat berat dari Semarang saat terjadi tanah longsor. Anggaran terbatas sehingga belum dapat melakukan pengadaan alat berat padahal wilayah rawan bencana alam,” jelasnya.
Sementara Poppy Dharsono, menjelaskan seluruh aspirasi tersebut akan ditampung dan dibahas dalam sidang paripurna DPD RI. Pihaknya berkomitmen akan mengupayakan agar Pemerintah Pusat segera memperhatikan permasalahan tersebut. Sehingga perekonomian di wilayah Karanganyar maju dibanding tahun lalu.
Menurutnya, potensi sektor pariwisata di wilayah Karanganyar harus digenjot untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, Karanganyar mempunyai puluhan obyek wisata yang dapat dikembangkan di dunia internasional. “Potensi wisata Karanganyar cukup tinggi, semestinya dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik,” tambahnya.