SOLOPOS.COM - ilustrasi (Farid Syafrodhi/Espos/dok)
BOYOLALI–Kabupaten Boyolali berkomitmen melindungi warganya yang bakal menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Raperda tentang penempatan dan perlindungan TKI Boyolali di luar negeri yang tengah digodok DPRD Boyolali menjadi percontohan nasional.
Ketua Panitia Khusus Raperda Penempatan dan Perlindungan TKI Boyolali di luar negeri, Wind Sadewo menuturkan, Raperda ini bakal mengatur pra penempatan para calon TKI serta kepulangannya. Akan tetapi, masih ada sejumlah kelemahan terkait regulasi ini.
“Raperda ini bakal mengatur calon TKI yang akan berangkat serta sejumlah peraturan yang mengharuskan mereka berangkat harus dengan sepengetahuan dinas daerah,” ujarnya saat ditemui wartawan di gedung DPRD Boyolali, Selasa (24/7/2012).
Ia menjelaskan, salah satu yang diatur yakni terkait pemberangkatan TKI melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Yakni, PPTKIS harus memunyai kantor cabang di Boyolali. Di samping itu, penyalur TKI ini harus terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
Anggota Pansus, Dwi Adi Agung Nugroho menambahkan, Raperda ini berfungsi untuk menghindari para broker TKI yang merajalela. Selain itu, regulasi ini juga memastikan penempatan kerja para TKI asal Boyolali di luar negeri.
Menurutnya, perlu kepastian dari awal perihal sektor pekerjaan, gaji, kesejahteraan hingga kesepatakan antara perusahaan dengan TKI maupun penyalurnya. Data yang dimiliki Dinsosnakertrans dengan data dipusat pun berbeda.
“Jumlah TKI Boyolali di luar negeri dari pusat dengan daerah selisihnya sangat jauh berbeda. Di Boyolali tercatat hanya ratusan. Namun, di pusat hingga ribuan,” paparnya.
Dwi menerangkan selisih ini lantaran banyak TKI asal Boyolali yang berangkat dari luar daerah. Mereka biasanya langsung berangkat ke negara tujuan melalui provinsi ataupun luar kota seperti Surabaya bahkan, Jakarta.
