SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Trianto Hery Suryono/JIBI/SOLOPOS)
SRAGEN--Tim survei Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen menemukan oknum kepala desa (kades), sekretaris desa (Sekdes), modin, guru dan pegawai negeri sipil (PNS) yang mendaftarkan anaknya dari jalur penerimaan siswa baru (PSB ) siswa miskin di sekolah negeri di wilayah Kecamatan Masaran.
Siswa anak para pamong desa dan PNS itu akhirnya dicoret. Kepala UPTPK Sragen, Suyadi, saat dijumpai Solopos.com, Kamis (28/6/2012), mengungkapkan hasil verifikasi pengajuan penerimaan siswa baru (PSB) dari jalur siswa miskin berprestasi, Tim UPTPK menemukan data siswa yang mengaku miskin ternyata anak seorang oknum kades, Sekdes, modin dan guru di wilayah Masaran.
Menurut Suyadi, PSB jalur siswa miskin ini banyak dimanfaatkan para pejabat di tingkat desa dan PNS. Hal itu diduga disebabkan nilai rata-rata anak para pejabat tersebut rendah.
“Agar anak mereka masuk di sekolah negeri, makanya orangtuanya menempuh segala cara, salah satunya dengan mengaku miskin. Setelah didatangi tim, mereka akhirnya sadar dan meminta maaf. Kami pun juga mencoret nama anak mereka yang diajukan dari jalur PSB siswa miskin,” tegas Suyadi.
Salah satu kriteria kemiskinan yang dipakai dalam survei, lanjut dia, keluarga yang bersangkutan memiliki penghasilan di bawah Rp600.000/bulan. Kriteria itu merupakan salah satu dari 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Petugas verifikasi data pendidikan, Yustina, menambahkan selama survei di sejumlah daerah juga menemukan seorang PNS yang mengajukan anaknya masuk ke sekolah negeri melalui jalur PSB siswa miskin. Siswa itu, terang dia, juga dicoret. “Banyak siswa yang mengaku miskin dan dicoret setelah disurvei. Contohnya, dari 14 siswa di SMPN 2 Tanon yang disurvei, enam siswa yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan,” tuturnya.
Terpisah, Kepala SMPN 5 Sragen, Ibnu Sugiyarto, hasil penerima siswa baru di SMP rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) sebanyak 168 siswa sudah diumumkan. Menurut dia, kuota untuk siswa miskin sebanyak 32 orang, namun hanya 28 orang yang mendaftar. Dari sekian siswa yang mendaftar, paparnya, ternyata hanya 20 siswa yang memenuhi kualifikasi siswa miskin. “Delapan calon siswa itu terpaksa harus dicoret dari daftar siswa miskin karena tidak sesuai kriteria,” pungkasnya.