Soloraya
Sabtu, 23 Juni 2012 - 06:51 WIB

SOAL SUMBANGAN Penerimaan Siswa Baru Disorot DPRD

Redaksi Solopos.com  /  Arif Fajar Setiadi  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi penerimaan siswa baru (JIBI/SOLOPOS/dok)

Ilustrasi penerimaan siswa baru (JIBI/SOLOPOS/dok)

BOYOLALI-Kalangan DPRD Boyolali menyoroti penerimaan siswa baru (PSB) pada tahun ajaran baru 2012/2013. PSB ini dinilai rentan terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Advertisement

“Setiap ada PSB ini selalu ada persoalan klise yang mengikuti. Yakni, biaya dengan dalih sumbangan pendidikan, biaya seragam sekolah serta proses perekrutan,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar, Agus Ali Rosyidi saat ditemui wartawan di gedung DPRD Boyolali, Jumat (22/6/2012).

Agus menjelaskan, biaya pendidikan harus mengacu pada kemampuan orangtua siswa. Dalam hal ini, komite sekolah jangan hanya menjadi stempel saja melainkan fasilitator agar tidak memberatkan wali murid. Sekolah diminta memahami betul Permendiknas no60/2011 terkait pungutan sekolah.

Di samping itu, pengadaan seragam siswa yang selama ini dipegang sekolah harus dievaluasi. Pasalnya, harga yang ditetapkan sekolah lebih tinggi dengan kualitas lebih rendah dari barang di luar.
Selain itu, terkait mekanisme penerimaan siswa harus bebas dari unsur KKN. Menurutnya, PSB ini didasarkan pada hasil nilai UN dengan hasil tes masuk.

Advertisement

Akan tetapi, pihaknya menerima laporan ada siswa dengan nilai UN bagus serta memunyai prestasi justru tidak diterima di sebuah sekolah favorit. Padahal nilai UN menjadi pertimbangan tersendiri jika hasil tes masuk kurang bagus. “Fraksi Golkar membuka Posko pengaduan terkait PSB ini. Hasilnya akan kita bawa ke Komisi IV dan akan disampaikan kepada Dikpora,” imbuhnya.

Ia menerangkan, Posko bertempat di Fraksi Golkar, gedung DPRD Boyolali. Di samping itu, warga bisa mengirim via email ke fraksi.golkar.dprd.boyolali@gmail.com.

Sementara itu, Kepala Dikpora melalui Kabid SMP, Suroto mengatakan, panitia PSB diingatkan untuk tidak memungut biaya dari peserta atau pendaftar. Pihaknya sudah mengirimkan juklak dan juknis ke semua sekolah.

Advertisement

“Total jumlah SMPN 52 sekolah dan 40 SMP swasta. Ada sebanyak 12.000 kursi untuk lulusan SD. Kami menjamin lulusan SD bakal mendapatkan sekolah baru,” jelasnya.

Ia menegaskan, biaya pendaftaran gratis karena sudah dibiayai dari dana BOS. Sekolah juga dilarang memonopoli penjualan stopmap untuk tempat berkas pendaftaran.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif