OUTSOURCING
PLN Nilai Tuntutan Pekerja Outsourcing Berlebihan

(google.img)(google.img)

(google.img)

SEMARANG- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jateng dan DIY, menilai tuntutan pekerja outsourcing untuk diangkat sebagai pegawai tetap berlebihan.

Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Persero Distribusi Jateng-Daerah Istimewa Yogakarta (DIY), Supriyono, mengatakan pekerja outsourcing tak ada ikatan dengan PLN.

”Kami kerja sama dengan pihak vendor atau perusahaan yang menyediakan pekerja outsourcing, sehingga bila mereka menuntut diangkat menjadi pegawai tetap berlebihan,” katanya ketika dihubungi Solopos.com di Semarang, Rabu (20/6/2012).

Kecuali, lanjut ia, bila sejak awal para pekerja outsourcing itu ada ikatan kontrak kerja dengan PLN masih memungkinkan diangkat menjadi pegawai tetap. Namun, para pekerja tersebut kontrak kerjanya dengan pihak vendor, sehingga tak ada hubungan dengan PLN.

Menurutnya jumlah vendor yang memasok tenaga kerja dengan sistem kontrak di PLN Distribusi Jateng dan DIY cukup banyak. ”Kalau para pekerja outsourcing itu kemudian menuntut diangkat menjadi pegawai tetap PLN, secara logika hukum tak bisa dan berlebihan,” ujarnya.

Menanggapi ancaman mogok massal pekerja outsourcing, Supriyono, menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak vendor. ”Pihak vendor akan kami tegur, supaya pekerjanya tak sampai melakukan mogok kerja,” tandasnya.

Seperti diberitakan pekerja outsourcing PLN di wilayah Jateng mengancam melakukan mogok massal, bila tak diangkat sebagai karyawan tetap. Jumlah pekerja outsourcing PLN Jateng mencapai 15.000 orang. Mereka bertugas di bagian operator gardu induk, operator pembangkit, tenaga administrasi teknik, keuangan, pencatat meter, dan bagian lain

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja (SP) PT PLN Jateng, M Soefaat Sutarso, memberikan batas waktu sampai akhir Juni 2012 kepada PLN untuk memenuhi tuntutan pekerja.
“Kalau tuntutan kami tak dipenuhi terpaksa melakukan mogok kerja massal,” katanya.

Editor: | dalam: News |

36 Komentar pada “OUTSOURCING: PLN Nilai Tuntutan Pekerja Outsourcing Berlebihan”

  1. Ninik
    21 Juni 2012 pukul 10:20

    Outsourcing dalam PLN dibagi dalam 2 (dua) kategori
    Pertama Pemborong pekerjaan (PP) yang mana mekanisme kerja dilakukan dengan perintah tidak langsung dari pemberi pekerjaan adapun pekerjaan itu antara lain Petugas Cater (Pembaca Meter kWh, Pelayanan Teknik (Yantek), Satpam, Teknisi Teknologi Informasi, Pemantau Jaringan dll.

    Kedua Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTK) dimana mekanisme kerja dilakukan dengan perintah langsung dari pemberi pekerjaan, adapun pekerjaan itu meliputi Pelaksana Administrasi, Sekretaris, Pelayanan Pelanggan, Operator Pembangkit, Operator Gardu Induk, Operator Distribusi (untuk di Area keatas), Tusbung dan P2TL.

    Dari semua pelaksanaan Outsourcing di PLN yang kami alami dan saya tahu antara lain:

    1. Kontarktor dalam mendapatkan buruh sebagian tidak dengan cara perekrutan tapi buruh tersebut telah menghonor bertahun-tahun di PLN lalu direkrut dan kekurangan serta bertambahnya kebutuhan pihak PLN pihak kontraktor baru mengadakan perekrutan.

    2. Pelaksanaan kontrak dilaksanakan dalam waktu 6 bulan sampai satu tahun sekali dan di lelang kembali dengan setatus kontrak PKWT.

    3. Dalam satu area lebih satu kontraktor yang menjadi pelaksana jasa PP atau PJTK, akhirnya kamitidak bisa berasosiasi atau berserikat untuk menyuarakan hak-hak kami yang selalu di pinggirkan/ dizalimi.

    4. Masa depan buruh tidak lebih bagaikan sebagai alat produksi apabila perusahaan PLN sudah tidak membutuhkan lagi akan buruh akan dibuang tanpa kompensasi apa-apa sama seperti mobil tua.
    5. System kontrak ini tidak lagi menmandang masa kerja buruh dan buruh hanya mendapatkan upah UMP saja.

    6. Ini dulu yang kami sampaikan dan masih banyak lagi.

    Adapun pelanggaran Undang-Undang no. 13 tahun 2003 antara lain:

    1. Pada saat Undang-undang No. 13 tahun 2003 diberlakukan, PLN mengeluarkan peraturan dengan SK Direksi No. 118.K/010/DIR/2004 sehingga honorarium yang sudah mengalami kesusahan bersama pegawai untuk melewati masa krisis moneter namun imbalan PLN kepada buruh dipaksa atau terpaksa ikut jadi outsourcing dan PLN pada waktu itu tidak dapat menambah pegawai lagi dari tahun 1995.
    Yang menyakitkan lagi bagi kami ex honorarium kususnya bagian pelaksana pada tahun 2004 PLN melakukan perekrutan pegawai baru tanpa merekrut ex honorarium.

    2. PLN telah melanggar Pelaksanaan UU No.13 tahun 2003 dengan memberlakukan system PKWT padahal semua pekerjaan yang ada di PLN tidak bisa dilaksanakan dengan system PKWT tetapi PKWTT, yang lebih parah lagi adalah PLN hanya melaksanakan peraturan UU No. 13 tahun 2003 Pasal 64 tanpa melihat jenis pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.
    3. PLN melanggar HAM khususnya dengan sengaja dalam satu area bahkan dalam satu atap ada beberapa kontraktor dibidang pelaksana administrasi sehingga kami tidak bisa berasosiasi atau berserikat untuk menyuarakan aspirasi kami.
    4. Dan bayak lagi yang lainnya
    Dari sini kami harapkan kawan Outsourcing PLN bisa menambahin ungkapan isi hatinya.

    1. Pada saat Undang-undang No. 13 tahun 2003 diberlakukan, PLN mengeluarkan peraturan dengan SK Direksi No. 118.K/010/DIR/2004 sehingga honorarium yang sudah mengalami kesusahan bersama pegawai untuk melewati masa krisis moneter harus kecewa karena honorium dipaksa atau terpaksa ikut jadi outsourcing dan PLN pada waktu itu tidak memiliki SDM yang cukup karena tidak ada penambahan pegawai dari tahun 1995.
    Yang menyakitkan lagi bagi kami ex honorarium kususnya bagian pelaksana pada tahun 2004 PLN melakukan perekrutan pegawai baru tanpa merekrut ex honorarium.

    2. PLN telah melanggar UU No.13 tahun 2003 dengan memberlakukan system PKWT padahal semua pekerjaan yang ada di PLN tidak bisa system PKWT tetapi PKWTT, yang lebih parah lagi adalah PLN hanya melaksanakan peraturan Pasal 64 yaitu menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya tanpa melihat jenis, tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan itu.

    3. PLN melanggar HAM khususnya dengan sengaja dalam satu area bahkan dalam satu atap ada beberapa kontraktor dibidang pelaksana administrasi atau yang lain sehingga kami tidak bisa berorganisasi atau berserikat untuk menyuarakan aspirasi kami.

    4. Dan masih bayak lagi yang lainnya

    Dari sini kami harapkan kawan Outsourcing PLN bisa menambah ungkapan isi hatinya.

    • 25 Juni 2012 pukul 15:19

      ksihan oknum pln punya mata tp tak d gunakan,puxa hati tapi buta hati….

  2. HANDRY
    21 Juni 2012 pukul 14:39

    Pada thn 2010 Dahlan Iskan datang ke Kota Palu, guna untuk meninjau Jaringan Sulewana, dalam catingnya mengatakan bahwa akan menuntaskan OS di tahun 2011 maksutnya apa…?

  3. 21 Juni 2012 pukul 19:12

    selalu mengkambing hitamkan vendor.memang betul kami adalah pekerja kontrak.tpi cobalah wahai engkau raja – raja PLN membuka sedikit hati nurani.kenapa PLN dengan mudah nya merikrut pegawai baru tanpa merasakan perasaan kami.memang benar nasib kami nanti seperti mobil tua.bila tenaga kami sudah tidak di butuhkan maka kami akan di buang seperti sampah.oh..sungguh mengharukan nasib engkau outshorcing.

  4. gumilang
    22 Juni 2012 pukul 15:37

    Jeruk makan jeruk..
    Deputi akan tegur vendor, lah vendor itu yang punya mantan pejabat PLN.
    Salut buat OS Jateng.., dan lanjutkan..
    Kalo perlu bongkar semua korupsi yang ada antara vendor dan pejabat PLN

  5. Syechkan
    22 Juni 2012 pukul 22:12

    sewaktu Bapak Dahlan Iskan masih menjabat sbg direktur PLN & berkunjung k PLN Cab. Makassar, salah satu rekan kami dr Outsourcing bertanya, bagaimana nasib kami pak….!,saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, wajah2 pejabat tinggi PLN Wilyh memerah,saya sendiri tdk tau merah itu artix apa, MARAH atau MALU ?, tapi Bapak dahlan Iskan menjawab : untuk Outsourcing PLN saya sudah ada jawabanx, tapi masih saya kantongi, karena tidak bisa dibicarakan disini ( Aula PLN Cab, Mks ) karena nanti akan bergejolak. itulah yang saya dengar dengan telinga saya sendiri, Mohon Kepada bapak Dahlan Iskan memberi jawaban atas apa yg kami dengar sewaktu bapak datang berkunjung k Makassar, kami sudah menunggu sekian tahun jawaban itu Pak……!

  6. ANAK BANGSA
    23 Juni 2012 pukul 23:52

    BAPAK pejabat PLN SUPRIYONO………….
    tidak kah bapak merasa, perkataan bapa telah menyakiti hati hampir ribuan orang OS PLN yang ada di Indonesia, harusnya bapak bisa menyayangi mereka……..apakah bapak tidak merasa takut akan do’a-do’a orang teraniaya, orang-orang susah, orang miskin yang punya pekerjaan tetapi tidak mampu untuk membiayai keluarga dan anak-anaknya,………..lebih baik bapak tidak bicara seperti itu, bapak jangan merasa PLN adalah perusahaan bapak, PLN adalah perusahaan RAKYAT, jangan merasa mentang-mentang bapak punya jabatan tinggi lantas bapak bisa seenaknya bicara tanpa memikirkan perasaan orang lain, PLN adalah Perusahaan Negara, yang mempunyai negara bukan lah bapak-bapak PLN, yang mempunyai negara adalah RAKYAT…….ingat bapak pun di gaji oleh RAKYAT, kami tahu RAKYAT memberikan gaji kepada Bapak lebih dari pegawai-pegawai rakyat di perusahaan lain,

  7. 25 Juni 2012 pukul 15:09

    AYO BANG…..? KAPAN OS JATIM BERSATU ! JNG DENGER ANJING2 BERKOSTUM RAPI

  8. 25 Juni 2012 pukul 15:13

    AYO BANG…..? SATUKAN SIKAP – KATA – SUARA ! HAPUS OS DI PLN

  9. wirosableng
    26 Juni 2012 pukul 06:50

    negara penjajah manusia seperti ini memang susah kalo diajak diskusi apalagi disuruh menghapus outsourcing. tetapi kalo menghapus dosa koruptor dan menghapus nyawa manusia negara ini jago banget. menyesal saya lahir sabagai anak indonesia..!!!!

  10. Ninik
    26 Juni 2012 pukul 11:47

    DM PKBL Supriyono ini pasti pernah merasakan bagaimana susahnya PLN pada saat Indonesia menghadapi krisis Moneter dan tentunya mengimbas pada PLN

    Sdr. Supiryono janganlah berbicara seperti itu, anda tahu bagaimana PLN saat itu pada tahun 1997an pasti sangat sangat membutuhkan kami karena SDM yang rata-rata lulusan STM sangat jarang yang bisa bekerja tanpa kami dibidang administrasi.

    Dan saya ini tidak murni direkrut oleh perusahaan jasa Outsourcing tapi saya adalaha honorarium di paksa dilimpahkan ke perusahaan PJTK dibidang Administrasi.

    Sesuai peraturan telah melanggar Undang Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 dan apa akibatnya kalau ada pelanggaran, tanggung jawab buruh tersebut bagaimana?

    • edi c
      28 Juni 2012 pukul 21:38

      OS TKI dinegri sendiri menyedihkan sekali ya…

      • edi c
        28 Juni 2012 pukul 22:18

        Memang betul Outsourching ibarat kata TKI yang bekerja dinegara sendiri ya…, mungkin hampir sama dengan sudara-saudara TKI kita yang ad diluar negri sana yang selalu, dianggap budak dan tenaga murah meriah (kaya krupuk) ringan tidak membuat kenyang, gampang dipermainkan dan tidak jelas nasibnya walaupun bekerja di negeri sendiri, bagaimana dengan TKI kita di luaran sana ya….ya seharusnya mereka bisa berkaca dulu sebelum bicara, mereka berangkatnya dari mana kalau boleh tahu kebanyakan pegawainya juga awalnya sama kaya kita, coba kita bandingkan dengan pns guru misalnya dengan mudahnya mereka berdemo pemerintah langsung memikirkan dengan menganggkat ratusan ribu guru se indonesia menjadi pns cuma-cuma, kita…………….nasib2x minta diakui aja sulit padahal banyak peagwainya yang ipteknya ajo nulll putul…alias tidak bisa apa2 ya itu karena pekerjaanya banyak yang dikejakan OS..makanya kalau bicara jangan asal nyeplos pak !!!!!!!!!!…doa orang teraniaya sangat Mustajab….amien

  11. ichi
    27 Juni 2012 pukul 13:58

    Pak Supriyono ini manusia atau bukan ya……..????? g’ punya hati bgt…..
    sebagai pemimpin seharusnya dapat memberikan jawaban yang lebih sopan

  12. chan2
    27 Juni 2012 pukul 14:06

    yang saya tau outsorcing itu adalah system dan yang saya tau lagi system itu adalah buatan manusia jadi apabila system outsorcing itu kendalikan oleh manusia yang tak bertanggung jawab, maka yaaa gtu deh!! (nilai sendiri deh) terbuktikan dari hasil uji materi MK nomor 27/PUU-IX/2011 memutuskan pekerjaan yang sifatnya tetap tidak boleh di alih daya or di outsorcingkan. tetapi Bayangkan PLN dengan ciptaanya (Outsorcing, red) yang telah sekian lama ini berkarya bahkan semakin meluas keberadaanya dan kalau boleh tau sudah berapa nilai keuntunganya tuh ? (banyak bgt xxxx) mengapa saya bilang begitu ? karena PLN itu adalah unit bisnis, jadi menurut saya besar kemungkinan PT.Outsorcing yang ada di PLN itu punya orang2 PLN itu sendiri (Pejabat PLN, Pegawai PLn, Pensiunan PLN) yasudahlah !!, capeeeeeee ngomongin PLN eh salah Oknumnya PLN maksudnya, smoga aja deh ada penyelesaian dan trkhusus PLN sendiri ini adalah sebuah pelajaran yang harus segera dibenahi dan oknumnya PLN sudahlah jangan lagi memepertebal rekeningnya sendiri harusnya bagi bagi donk dengan memberikan kelayakan dan kesejahteraan dan tempatkan system outsorcing itu pada tempatnya.

  13. @nd@
    27 Juni 2012 pukul 14:22

    PLN hebat ya ! seperti hukum punya dia saja dan segala macam aturan perundang-undangan bisa di nomor sekiankan, pejabat dan para pegawainya pada buta x ya !? jelas-jelas aturan system outsorcing sudah tidak diperbolehkan khususnya sifat pekerjaan yang tetap itu tidak dibenarkan jika di pekerjakan dengan system outsorcing tapi masih saja di pergunakan system outcorcing itu dan tambah koridor lagi kaya baswey aja, wadaw wadaw wadaw !!

  14. SANDY RANDA LINGGI
    28 Juni 2012 pukul 15:53

    PLN memang bertujuan menghancurkan kehidupan Os bgmn tidak,,, perusahaan vendor yg disebut sebut sebagai pihak yg bekerja sama dengan PLN itu sebahagian besar adalah orang PLN juga… alias mantan pegawai PLN yg telah pensiun… jadi… bayangkan saja mas mas dan mba’ bro yang merasa dirinya OS apa betul apabila pihak PLN akan menegur pihak vendor…? mengapa harus ada vendor…?

  15. diana
    28 Juni 2012 pukul 16:19

    Os – Os,,,kasian nasib kt..,mundur kena maju kena,,,mungkin bginilah nasib org bawahan yg sllu traniya oleh org2 atasan yg tak brtanggung jawab,,yg hanya mementingkan kpentingan sendiri,,,mw d’bw kmana negeri kt nnti’x klw yg bsar2 sj berulah,,,so jngan salahkan klw yg kcil jg ikut berulah……

  16. edi c
    28 Juni 2012 pukul 22:22

    Memang betul Outsourching ibarat kata TKI yang bekerja dinegara sendiri ya…, mungkin hampir sama dengan sudara-saudara TKI kita yang ad diluar negri sana yang selalu, dianggap budak dan tenaga murah meriah (kaya krupuk) ringan tidak membuat kenyang, gampang dipermainkan dan tidak jelas nasibnya walaupun bekerja di negeri sendiri, bagaimana dengan TKI kita di luaran sana ya….ya seharusnya mereka bisa berkaca dulu sebelum bicara, mereka berangkatnya dari mana kalau boleh tahu kebanyakan pegawainya juga awalnya sama kaya kita, coba kita bandingkan dengan pns guru misalnya dengan mudahnya mereka berdemo pemerintah langsung memikirkan dengan menganggkat ratusan ribu guru se indonesia menjadi pns cuma-cuma, kita…………….nasib2x minta diakui aja sulit padahal banyak peagwainya yang ipteknya ajo nulll putul…alias tidak bisa apa2 ya itu karena pekerjaanya banyak yang dikejakan OS..makanya kalau bicara jangan asal nyeplos pak !!!!!!!!!!…doa orang teraniaya sangat Mustajab….amien

    • Mas'ud
      22 Desember 2012 pukul 08:44

      Jawaban pak Supriyono adalah sampah, nga usaha didengarin. Krn apapun jenis pekerjaan sebenarnya tdk boleh di outsourcing krn sistim kerja outsourcing adalah memperbudak manusia. Alhamdulillah SP Persaudaraan Pekerjaan Muslim Indonesia (PPMI) sdh mulai melakukan gerakan perlawanan di PLN Pusat. Alhamdulillah Kemenakertrans akan segera melakukan langkah-langkah strategis utk menyelesaikan perselisihan Hubungan Kerja antara Karyawan outsourcing dgn PLN secepatnya. Ayo kawan-kawan di daerah terus lakukan konsolifdasi dan koordinasi utk membangun kekuatan perlawanan. Waktunya sdh dekat meraih kemenangan. Bersaudara Bangkit Bersama.

  17. OS Teraniaya
    28 Juni 2012 pukul 22:29

    Memang betul Outsourching ibarat kata TKI yang bekerja dinegara sendiri ya…, mungkin hampir sama dengan sudara-saudara TKI kita yang ad diluar negri sana yang selalu, dianggap budak dan tenaga murah meriah (kaya krupuk) ringan tidak membuat kenyang, gampang dipermainkan dan tidak jelas nasibnya walaupun bekerja di negeri sendiri, bagaimana dengan TKI kita di luaran sana ya….ya seharusnya mereka bisa berkaca dulu sebelum bicara, mereka berangkatnya dari mana kalau boleh tahu kebanyakan pegawainya juga awalnya sama kaya kita, coba kita bandingkan dengan pns guru misalnya dengan mudahnya mereka berdemo pemerintah langsung memikirkan dengan menganggkat ratusan ribu guru se indonesia menjadi pns cuma-cuma, kita…………….nasib2x minta diakui aja sulit padahal banyak peagwainya yang ipteknya ajo nulll putul…alias tidak bisa apa2 ya itu karena pekerjaanya banyak yang dikejakan OS..makanya kalau bicara jangan asal nyeplos pak !!!!!!!!!!…doa orang teraniaya sangat Mustajab….amien

  18. PAIJO goblok
    29 Juni 2012 pukul 22:47

    ass wr wbr,…
    selama Integeritas Pelayanan Publik dgn neolit sosolity pejabat yg rakus, goblok dan sok jago dalam menjalankan kebijakan Publik yg memunculkan stealtif aji mumpung, dgn gelar kompetensi yg dibanggakan bagaimana sosonasionalitas anda sebagai Pejabat Publik yg mengemban AMANAH PENDERITAAN RAKYAT ….!!!
    dan sy himbau jg kpd saudaraku yg tertindas, ada indikasi pengalian dr pertanggung jawaban PENYELUNDUPAN HUKUM dgn metode MODERN SLAVERY, sebagaimana kebijakan Pejabat Publik merampok BUMN INDONESIA, jelas dgn Upah minimum kota/Propinsi yg disahkan Dewan Pengupahan dibawah kebijakan DPR & ketenagakerjaan motif dari kejahatan pengupahan & yg lucu lg klu diminta pertanggung jawaban Pejabat Publik jadi GOBLOK ketemu guru GOBLOK…!!!!

  19. Rey
    9 Juli 2012 pukul 02:18

    Ya…… Allah Kok masih ada PEMIMPIN yang tak pernah mau mempertimbangkan nasib orang orang teraniaya disekililingnya. Dari dulu sudah bekerja pada PLn tapi dilempar sana ditendang sini (maaf pak),hampir seluruh pekerja outcourcing pln sudah bekerja puluhan tahun sebelum penjajahan buruh yang namanya Outcourcing itu masuk Indonesia ini ada, tapi orang orang besar Zalim memang sudah ditutup matanya oleh Allah SWT hingga semau mereka menggilas yang kecil dengan alasan Undang Undang, TAP ini itulah….. Asal bapak tau hampir seluruh beban kerja pegawaiPLN dibebankan ke Outcourcing

  20. jony
    23 Juli 2012 pukul 23:13

    Bapak SUPRIYONO yg trhrmat…….apakah bapak dari keluarga org kaya? sehingga tidak pernah merasakan penderitaan org susah? ya semoga Bapak di berikan tambahan rezeki yg melimpah ya pak? amin.

  21. farid
    31 Juli 2012 pukul 21:34

    jawaban pimpinan yang tdk pUx akal… slama ni tmen2 OS yg lbih bnyk pUnya andil tuk membesarkan nama PLN. mreka hnya duduk manis sambil baca koran dgn secangkir kOpi.
    pantas mereka klo menuntut tuk jadi pegawai ttEp. slama ni PLN tdk pernah transparan dalm pemberian upah n hak2 lainnya.. bukan membantu tp malah mencekal dr dlm.
    HAYO SEMUA TEMEN2 “OS” PLN yg masih aktif kerja, bikin gebrakan baru secara nasional ruk MOGOK MASA: seluruh Indonesia.

  22. berteriak tanpa suara
    2 Agustus 2012 pukul 22:44

    Bpk supriyono, thu dirilah, sprtinya supriyono ini mau menjajah BURUH

  23. adi
    30 Agustus 2012 pukul 17:05

    klu jadi karyawan tetap mang susah bgt, menurut saya PLN sudah byk membantu menyejahterakan karyawan OS, klu kinerja kita baik pasti akan dikontrak trus, kklu kawan meresahkan soal gaji dlam tagihan vendor PLN sbenarnya sudah pantas akan tetapi dari pihak vendor yang terjadi byak kecurangan sehingga gaji karyawan ada yg cuma dibayarkan 70%, tau knp? dari sini vendor yg memenangkan tender belum tentu dijalankan sendiri bisa jadi dilimpahkan ke vendor yang lain, jadi sperti estafet sehingga dana yang cair dari tagihan PLN jadi menyusut dan dampaknya ke karyawan OS yang dianggap barang produk dari vendor OS

    • Mas'ud
      22 Desember 2012 pukul 09:06

      Asslamualaikum, wr.wb. Kepada kawan-kawan OS PLN dimana saja berada, perlu kami informasikan bhw PPMI sdh melakukan gerakan perlawanan utk menuntut hak-hak di PT. PLN sebagai beriku: 1. Bubarkan Sistim Kerja Outsourcing di PT. PLN krn PLN adalah BUMN milik negara bukan BUMN Kapitalis Neolib. 2. Segera angkat Karyawan OS menjadi Karyawan Tetap krn sesuai dgn UU 13 ttg Ketenagakerjaan dan Permen 19 thn 2012 ttg syarat-syarat pekerjaan yg diberikan kepada pihak lain (Outsourcing). 3. Bhw sebelum Karyawan OS diangkat menjadi Karyawan Tetap PLN tdk boleh menerima Karyawan Baru. 4. Bhw sebelum perselisihan Hubungan Kerja ini selesai maka PT. PLN tdk boleh melakukan Kontrak Kerja Baru dgn Vendor manapun. 5. Bhw terhitung mulai Januari 2012 PT. PLN harus membayar hak-hak Normatif Karyawan OS sama dgn Karyawan Tetap. 6. Bhw selama proses perselisihan Hubungan Kerja berlangsung antara Karyawan OS dgn PT. PLN maka Manajemen PLN maupun Vendor tdk boleh melakukan, intimidasi, demosi, mutasi, pemotongan upah dan PHK. Wassalamualaikum wr.wb. Bersaudara Bangkit Bersama.

  24. petet
    22 Desember 2012 pukul 18:24

    Ass ,, ingat pa, kita akan padamkan indonesia, khususnya DKI, karna sebetulnya ya pegang kendali dilapangan,karna kita sebetulnya tenaga utama,dan tanpa kita PLN tdk ada apa-apa,pegawai bpk sendiri kerjaannya hanya ngobyek dan ngobyek,,di ayak dulu pa klo bicara,,kita bisa mempermalukan PLN, yg katanya kelas dunia ternyata kelas sampaaahh,, moto bekerja,bekerja,bekerja yg kerja itu OS, bkn anak buah bpk,kontrak kerja kita yg anda buat hanya tenaga pendukung/helper ,itu salah besar, sebetulnya kami adalah TENAGA UTAMA, kita yg buat PLN jd besarr skrng ini. Ayo kawan” kita perjuangkan hak-hak kita.

  25. syahruli
    23 Desember 2012 pukul 09:25

    org gak punya perasaan lg, perasaannya udah di cabut sama ALLAH. Swt, hati nya udah di tu2p dgn bnyknya uang haram yg di dapatnya.. Smoga mulai msk alam kubur sudah mendapat adzab…

  26. 6 Januari 2013 pukul 06:27

    Boss SBY… Sudah 12 tahun lebih kami menjadi budak di negri yang katanya “merdeka” ini.Kami menjadi tenaga kerja yang sangat tersisihkan.ijinkanlah dengan tangan malaikatMu.perbaiki nasib kami. Kami sudah sangat letih merindukan pekerjaan yang layak. Di PLN kami hanya dijadikan budak yang hina..

  27. riyaji agus susanto
    9 Februari 2013 pukul 12:08

    walopun sudah di tulis sama jawa pos di media online sudah agak lama dan masih muncul bila kami buka, kami selaku LSM punya rasa empati sama pekerja OS PLN. Kalo memang bapak Supriyono seorang pegawai yang pintar sebenarnya otak pikirannya nggak kaya wedos kayak gitu. semoga otak bapak tak doakan segera waras, dan gajinya lebih besar dengan yg di terima sekarang ini. buat bekal besok setelah pensiun sakit setruk hingga menjelang ajal.

  28. galang
    9 April 2013 pukul 18:14

    PLN.adalah sekumpulan tikus tikus berdasi.. tidak memikir kan.anak kandung nya.. ini lah negri para BEDEBAH

  29. DGR
    24 Juni 2013 pukul 19:00

    Kami cuma minta 5 juta perbulan, baru bisa bekerja bekerja bekerja,

  30. goss
    26 Juni 2013 pukul 02:28

    sudah jelas tidak boleh ada os di pekerjaan inti, tapi di PLN kok masih memakai os juga, ini jelas jelas pelanggaran!! tapi siapa yang akan menindak ini semua pejabat pada cuek.

  31. goss
    26 Juni 2013 pukul 02:37

    dahlan iskan lagi sibuk gemana caranya untuk menyamarkan os di bumn agar tidak kelihatan os, padahal masih os-os juga, ada yang bilang dengan HPI yang katanya anak perusahaan. tapi saya yakin itu hanya akal-akalan agar takterlihat OUTSOURCING. hanya permainan kata-kata saja.

Silahkan bergabung untuk diskusi

Email anda tidak akan dipublikasikan.

Iklan Baris
  • RUMAH DIKONTRAKKAN

    Rumah Dikontrakkan,LT 254M2,LB 225M2,7Kmr,3K Mandi, Garasi, Jl.Kencur No.48, Rt 03/11, Kag…

Menarik Juga »