koperasi
Rabu, 20 Juni 2012 15:54 WIB Moh Khodiq Duhri/JIBI/SOLOPOS Klaten Share :

KOPERASI SEKOLAH Harus Berbadan Hukum

KLATEN--Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten (DPKK) meminta setiap koperasi sekolah bisa berbadan hukum untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan.

Sekretaris DPKK Klaten, Dwi Purwanto, mengatakan tidak dipungkiri cukup banyak koperasi sekolah di Klaten yang belum berbadan hukum. Keberadaannya tidak memiliki akta notaris. Hal itu memunculkan peluang penyelewengan oleh pengurus koperasi sekolah.

“Kalau tidak berbadan hukum, berdirinya koperasi sekolah itu patut dipertanyakan. Bisa saja koperasi sekolah itu disalahgunakan sebagai ladang bisnis oleh segelintir orang saja,” kata Dwi kepada Solopos.com, Rabu (20/6/2012).

Dwi menjelaskan, koperasi sekolah yang belum berbadan hukum cenderung asal-asalan dalam mengelola keuangan. Koperasi sekolah juga tidak memiliki keanggotaan yang jelas. Koperasi sekolah ditengarai juga jarang menggelar rapat anggota tahunan (RAT) maupun pembagian sisa hasil usaha (SHU). “RAT merupakan indikator bahwa koperasi itu sehat. Dalam RAT, pengurus bisa mempertanggungjawabkan program kerja kepada anggota. Kalau tidak ada RAT, koperasi itu bisa dibubarkan,” tegas Dwi.

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Industri Kreatif dan Daya Saing Bangsa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (28/6/2017). Esai ini karya Indra Tranggono, seorang pengamat budaya yang tinggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah indra.tranggono23@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Industri kreatif bangsa Indonesia terus bergerak menjadi kekuatan budaya yang mampu…