koperasi
Rabu, 20 Juni 2012 15:54 WIB Moh Khodiq Duhri/JIBI/SOLOPOS Klaten Share :

KOPERASI SEKOLAH Harus Berbadan Hukum

KLATEN--Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten (DPKK) meminta setiap koperasi sekolah bisa berbadan hukum untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan.

Sekretaris DPKK Klaten, Dwi Purwanto, mengatakan tidak dipungkiri cukup banyak koperasi sekolah di Klaten yang belum berbadan hukum. Keberadaannya tidak memiliki akta notaris. Hal itu memunculkan peluang penyelewengan oleh pengurus koperasi sekolah.

“Kalau tidak berbadan hukum, berdirinya koperasi sekolah itu patut dipertanyakan. Bisa saja koperasi sekolah itu disalahgunakan sebagai ladang bisnis oleh segelintir orang saja,” kata Dwi kepada Solopos.com, Rabu (20/6/2012).

Dwi menjelaskan, koperasi sekolah yang belum berbadan hukum cenderung asal-asalan dalam mengelola keuangan. Koperasi sekolah juga tidak memiliki keanggotaan yang jelas. Koperasi sekolah ditengarai juga jarang menggelar rapat anggota tahunan (RAT) maupun pembagian sisa hasil usaha (SHU). “RAT merupakan indikator bahwa koperasi itu sehat. Dalam RAT, pengurus bisa mempertanggungjawabkan program kerja kepada anggota. Kalau tidak ada RAT, koperasi itu bisa dibubarkan,” tegas Dwi.

Lowongan Pekerjaan
Dosen Tetap Akuntansi, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Iklan Baris

Leave a Reply


PROMO SPESIAL
Blouse Kombinasi Lurik NIA-021
Kain Batik Cap Rainbow NIA-016
Dress Capung NIA-011
Kain Batik Print Sogan NIA-017

Kolom

GAGASAN
Audit Menyeluruh Pelayanan Imunisasi

Gagasan Solopos, Kamis (30/6/2016), Giat Purwoatmodjo. Dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solopos.com, SOLO — Jajaran Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) menangkap 13 orang karena terlibat pembuatan dan…

Switch to mobile version