koperasi
Rabu, 20 Juni 2012 15:54 WIB Moh Khodiq Duhri/JIBI/SOLOPOS Klaten Share :

KOPERASI SEKOLAH Harus Berbadan Hukum

KLATEN--Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten (DPKK) meminta setiap koperasi sekolah bisa berbadan hukum untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan.

Sekretaris DPKK Klaten, Dwi Purwanto, mengatakan tidak dipungkiri cukup banyak koperasi sekolah di Klaten yang belum berbadan hukum. Keberadaannya tidak memiliki akta notaris. Hal itu memunculkan peluang penyelewengan oleh pengurus koperasi sekolah.

“Kalau tidak berbadan hukum, berdirinya koperasi sekolah itu patut dipertanyakan. Bisa saja koperasi sekolah itu disalahgunakan sebagai ladang bisnis oleh segelintir orang saja,” kata Dwi kepada Solopos.com, Rabu (20/6/2012).

Dwi menjelaskan, koperasi sekolah yang belum berbadan hukum cenderung asal-asalan dalam mengelola keuangan. Koperasi sekolah juga tidak memiliki keanggotaan yang jelas. Koperasi sekolah ditengarai juga jarang menggelar rapat anggota tahunan (RAT) maupun pembagian sisa hasil usaha (SHU). “RAT merupakan indikator bahwa koperasi itu sehat. Dalam RAT, pengurus bisa mempertanggungjawabkan program kerja kepada anggota. Kalau tidak ada RAT, koperasi itu bisa dibubarkan,” tegas Dwi.

lowongan kerja
lowongan kerja induktorindo, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Iklan Baris
  • Lowongan Administrasi

    LANGSUNG Kerja!!!! AKUR OPTIK BantuL dengan 13 Cab Membutuhkan Adminitrasi : – Berpengalaman Dalam Bidan…

Leave a Reply



3

Kolom

GAGASAN
Melawan Hoax Marketing

Gagasan Solopos, Jumat (3/2/2017), Ginanjar Rahmawan, dosen Bisnis dan Kewirausahaan STIE Surakarta yang juga mahasiswa S3 Community Development for SME’s UNS Solo. Beralamat email di rahmawan@stiesurakarta.ac.id. Solopos.com, SOLO — Minggu lalu, 8 Januari 2017, masyarakat anti hoax mendeklarasikan gerakan melawan…