SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
KLATEN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten berencana menggandeng PT Askes sebagai rekanan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang mandek sejak pertengahan April lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Yoga Hardaya, saat ditemui solopos.com di kantornya, Senin (11/6), mengatakan upaya lelang program jamkesda sudah gagal dua kali. Pihaknya sudah mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) meminta pertimbangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait rencana menggandeng PT Askes sebagai rekanan pelaksanaan program jamkesda ini.
“Kami masih menunggu turunnya jawaban atas surat yang dikirimkan kepada LKPP. Kalau usulan itu disetujui, dipastikan kami akan menggandeng PT Askes,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.
Dipilihnya PT Askes sebagai rekanan program jamkesda, kata Yoga, agar layanan kesehatan itu bisa dinikmati warga secepatnya. Menurutnya, di Indonesia terdapat 204 pemerintah kabupaten atau kota yang sudah menggandeng PT Askes sebagai rekanan program jamkesda. “Kalau harus menunggu proses lelang, tentu butuh waktu lebih lama. Padahal, masyarakat kurang mampu sangat membutuhkan layanan kesehatan ini untuk berobat secara gratis,” tutur Yoga.
Hal senada juga dikemukakan Bupati Klaten, Sunarna. Menurutnya, hingga kini masyarakat kurang mampu di Klaten belum bisa menikmati layanan jamkesda karena gagalnya proses lelang yang diselenggarakan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Kami masih menunggu pertimbangan dari LKPP apakah rekanan jamkesda bisa dipilih dengan penunjukan langsung,” terang Sunarna.
Dinkes Klaten untuk sementara menghentikan layanan program jamkesda pada pertengahan April lalu. Penghentian ini dilakukan karena kontrak yang disepakati dengan rekanan sudah berakhir. Kepala Dinkes Klaten, dr Rony Roekmito mengatakan penghentian itu terpaksa dilakukan karena belum ada rekanan pemenang kontrak yang baru.
“Semua ini terjadi bukan karena kami tidak siap dalam melaksanakan program Jamkesda. Namun lebih disebabkan proses dan mekanisme yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Rony.
Pemkab Klaten sudah mengalokasikan dana untuk program Jamkesda senilai Rp2,4 miliar melalui APBD 2012. Rencananya, program layanan kesehatan itu akan menyasar sekitar 25.000 warga kurang mampu di Klaten.