SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis Indonesia)
SEMARANG--Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng mulai melakukan mengusut penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) kemasyarakatan senilai Rp26,8 miliar.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejakti Jateng, Ali Mukartono, mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan data dan bahan keterangan kasus bansos. “Bidang inteljen sedang melakukan pengumpulan data dan keterangan di lapangan,” katanya ketika dihubungi di Semarang, Minggu (10/6/2012).
Dari pengumpulan data dan keterangan di lapangan, lanjut ia, ada kemungkinan alamat-alamat yang tercatat sebagai penerima dana bansos kemasyarakatan dimanfaatkan pihak lain. Untuk itu, Kejakti akan melakukan penelusuran mulai dari proses seleksi awal pengajuan dan persetujuan dana bansos tersebut.
”Bila nantinya ada penyimpangan, benar penerima dana bansos yang disetujui ternyata tak memenuhi syarat, akan diproses hukum lebih lanjut,” ujarnya.
Mengenai adanya anggota DPRD Jateng yang telah diperiksa terkait kasus bansos, Aspidsus menyatakan tak ada anggota Dewan diperiksa.”Tak ada anggota DPRD Jateng yang diperiksa. Kami masih mengumpulkan data,” kata Ali.
Seperti diketahui, penyaluran dana bansos kemasyarakat senilai Rp26,8 miliar pada APBD Jateng 2011 diduga diselewengkan, karena penerima bantuan diduga fiktif. Hal ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng atas laporan keuangan Pemprov Jateng 2011.
BPK Perwakilan Jateng menemukan adanya 208 penyaluran dana bansos 2011 yang diduga fiktif, karena saat dilakukan pengecekan di lapangan alamatnya palsu, misalnya alamat rumah ternyata tak ada penghuninya, alamat rumah ternyata SPBU.