RASKIN
Juni, Alokasi Dipangkas 7,14 Ton/Bulan

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)

SUKOHARJO – Kuota alokasi beras untuk warga miskin (Raskin) di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan 7,14 ton atau 7.140 kg mulai Juni. Hal itu menyusul pemangkasan jumlah penerima sebanyak 476 rumah tangga sasaran (RTS).

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Pemkab Sukoharjo, Priyono, menyebutkan jumlah RTS penyaluran raskin di Kota Makmur semula tercatat untuk 61.899 RTS. Namun jumlah itu dipangkas menjadi 61.423 RTS seperti tertuang di surat Gubernur Jateng Nomor 511/06429 tentang Pagu Raskin Juni – Desember 2012. “Pemangkasan kuota alokasi raskin dengan data jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang baru diterapkan mulai bulan Juni atau selama tujuh bulan selama periode 2012,” ungkapnya.

Terkait penyaluran raskin, Priyono menyatakan perbedaan hanya terjadi dalam hal jumlah RTS penerima manfaat. Sementara untuk jumlah yang diberikan dan harga pembelian raskin tidak mengalami perubahan. Alokasi penyaluran raskin setiap RTS, jelas dia, tetap sebanyak 15 kg per bulan dengan harga pembelian Rp1.600 per kg.

Ia menambahkan Pemkab Sukoharjo masih menunggu rincian RTS dan jumlahnya untuk keperluan penyaluran raskin per kecamatan mulai Juni. Diharapkan data baru sudah diketahui akhir Mei karena akan digunakan untuk pendistribusian periode Juni.

Lowongan Kerja
Salesman PT.TNS, informasi selengkapnya

KLIK DISINI

Editor: | dalam: Sukoharjo |

1 Komentar pada “RASKIN: Juni, Alokasi Dipangkas 7,14 Ton/Bulan”

  1. Agus D H, ST
    27 Mei 2012 pukul 17:04

    Mohon ICW dan KPK Usut Tuntas Penyelewengan Dana Insentif di Sukoharjo

    Pasal 1 ayat 64 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031 menyebutkan Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

    Pasal 5 ayat 3.c PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031 menyebutkan mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

    Lalu kemana insentif itu perginya. Salah seorang korban keserakahan para pejabat yang mengeluarkan PERDA tersebut hanya bisa geleng-geleng kepala saat membaca berkali-kali 2 ayat tersebut. Tanah warisan dari orang tuanya tidak boleh didirikan bangunan karena statusnya di dalam peta RTRW Sukoharjo adalah kawasan hijau. Dia harus rela hidup sebagai tuna wisma. Insentif yang direkayasa PEMDA dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011 entah siapa yang menikmati. Mohon ICW dan KPK untuk mengusut kasus tersebut.

Silahkan bergabung untuk diskusi

Email anda tidak akan dipublikasikan.

Menarik Juga »