SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO- Jajaran Komisi III DPRD Kota Solo mendorong Pemerintah Kota (Pemkot), dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), untuk segera menfasilitasi pembentukan koperasi di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Bengawan. Hal itu untuk meminimalisasi praktik lintah darat yang merugikan kalangan pedagang pasar.
Anggota Komisi III DPRD Kota Solo, Abdullah AA menilai praktik bank plecit yang marak terjadi di pasar-pasar tradisional sangat merugikan kalangan pedagang yang mayoritas hanya pedagang kecil dengan modal yang kecil pula.
Pembentukan koperasi pedagang pasar diperlukan, untuk mengantisipasi beroperasinya para rentenir. Dengan adanya koperasi, pedagang yang memerlukan tambahan modal bisa meminjam di koperasi, tidak di rentenir yang memberlakukan bunga tinggi dan memberatkan pedagang.
Abdullah mengungkapkan salah satu kasus yang ditemukannya saat sidak di Pasar Turisari belum lama ini, rentenir beroperasi di pasar tersebut. Hal itu ditegaskannya, melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 1/2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.
Agar praktik rentenir tidak makin menjadi, dia mendorong perlunya dibentuk koperasi di seluruh pasar tradisional.
“Yang sudah ada, ya dibina dan dipantau, agar kinerjanya makin baik. Yang belum ada dirintis,” katanya.
Ditambahkan anggota Komisi III lainnya, Muhammad Al Amin, dengan adanya koperasi, pedagang tidak perlu berhutang ke rentenir yang menerapkan bunga tinggi.
Dihubungi terpisah, Kepala DPP Kota Solo, Subagiyo mengatakan setuju dengan Komisi III DPRD. Bahkan pihaknya menargetkan pembentukan koperasi maupun prakoperasi di seluruh pasar-pasar tradisional di Solo selesai tahun ini.
”Saat ini, dari 43 pasar yang ada di Solo, baru lima pasar yang memiliki koperasi, sebagian sudah ada embrio atau prakoperasi, namun sebagian sisanya belum memiliki sama sekali,” ungkapnya.