SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SEMARANG–Puluhan mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi menggelar demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional di depan kantor Gubernur Jateng Jl Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (2/5/2012).
Pengunjuk rasa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Korwil Jogja, Solo, Semarang, dan Purwokerto (Jogloseto) menolak segala bentuk kapitalisme pendidikan.
Mereka juga menolak rancangan undang-undang (RUU) Pendidikan Tinggi yang dinilai merupakan bentuk dari liberalisasi dan kapitalisasi sistem pendidikan nasional. Dalam aksinya para mahasiwa membentangkan spanduk dari kain putih ukuran besar di jalan depan pintu gerbang masuk kantor Gubernur Jateng. Spanduk itu berisi tujuh gugatan mahasiswa untuk pendidikan (Tugu Muda).
Sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan RUU Pendidikan Tinggi, pengunjuk rasa kemudian membakar replika naskah rancangan undang-undang tersebut.
“Tolak RUU Pendidikan Tinggi, karena hanya akan menjadikan kampus bukan lagi tempat mencetak pemimpin bangsa masa depan, tapi semata-mata sebagai ladang uang,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Jogloseto, Toma Patriot Tama.
RUU Pendidikan Tinggi yang rencananya akan disahkan DPR pada Agustus 2012 lanjut ia, tak sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66/2010 yang mengamanatkan perguruan tinggi untuk memberikan bantuan pendidikan sebesar 20% dari peserta didik yang dialokasikan bagi masyarakat kurang mampu agar dapat juga merasakan pendidikan yang layak.
Sementara puluhan aktivitis Pergerakan Organisasi Kota Semarang (Poros), Rabu kemarin juga menggelar demonstrasi memperingati Hari Pendidikan di depan pantung Pangeran Diponegoro Jl Pahlawan.
Dalam tuntutannya Poros baranggotakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), menghentikan segala bentuk kapitalisasi pendidikan. Serta meralisasikan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan.