SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)
SOLO--Pengaturan tempat duduk saat Ujian Nasional (UN) perlu direvisi. Seharusnya panitia tidak saklek memberlakukan aturan tempat duduk maksimal 20 siswa/ruang.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kota Surakarta (DPKS), Ichwan Dardiri saat menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan UN SMP/SMA/SMK di kantor DPKS, Selasa (1/5/2012).
Evaluasi itu disampaikan berdasarkan hasil pantauan tim monitoring DPKS saat UN. Ia menyebutkan berdasarkan prosedur operasional standar (POS) UN 2012, jumlah peserta UN setiap ruang dibatasi maksimal 20 siswa. Aplikasinya ketika masih ada peserta UN setelah 20 siswa, sisanya ditempatkan pada satu ruang. Akibatnya ada kasus satu ruang UN hanya berisi dua peserta. Padahal jumlah pengawas UN juga dua orang.
Menurut Ichwan kondisi tersebut akan menurunkan kondisi psikologis anak. Kemungkinan besar siswa akan tertekan sehingga mempengaruhi kualitas siswa saat mengerjakan soal. Oleh karena itu Ichwan berharap ke depan ada pengaturan tempat duduk peserta UN yang memperhatikan kondisi psikologis anak. Menurutnya jumlah peserta UN setiap ruang seharusnya lebih dari lima siswa. Sehingga kondisi psikologis anak tidak tertekan.
Catatan lain terkait pelaksanaan UN 2012, terangnya, agar pemerintah pusat menyediakan soal UN dengan huruf braille bagi siswa tuna netra. Tidak adanya soal braille sangat merugikan siswa tuna netra. Pasalnya daya tangkap anak ketika soal dibacakan dengan membaca sendiri soal tersebut, akan berbeda. Terlebih jika pengawas yang membacakan soal tidak paham dengan soal yang dibaca.
“Misalnya UN Bahasa Inggris, otomatis pengawasnya bukan guru Bahasa Inggris. Tak jarang pengawas yang bertugas tidak bisa berbahasa Inggris. Sehingga ketika soal untuk siswa tuna netra dibacakan, hal itu merugikan siswa,” jelasnya.